Gerindra, PAN, PKS dan PKB Gabung Satu Fraksi, PSI Belum Ada Sikap

METRO, Manado– Karena perolehan kursi tak memenuhi, empat partai politik (Parpol), yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung membentuk satu fraksi di DPRD Sulawesi Utara. Legislator Partai Gerindra Wenny Lumentut ditunjuk sebagai ketua fraksi, legislator PKS Amir Liputo sebagai sekretaris, dan legislator PAN Ayub Ali Albugis ditunjuk bendahara fraksi. Lumentut dan Liputo yang ditanyai wartawan usai gladi resik pelantikan anggota DPRD Sulut periode 2019-2024, Jumat (6/9/2019) mengatakan fraksi yang mereka bentuk diberi nama fraksi Nyiur Melambai. “Kami adalah gabungan dari…

Bagikan sekarang...
Selengkapnya...

Pensiun Dari Gedung Cengkih, SVR Isyaratkan Maju Pilgub

METRO, Manado– Pada Pemilihan Umum Legislatif, April lalu, politisi senior Partai Golkar yang juga adalah Wakil ketua DPRD Sulawesi Utara, Stefanus Vreeke Runtu (SVR) memilih tak mencalonkan lagi untuk menjadi wakil rakyat. Meski sudah ‘pensiun’ dari Gedung Cengkih, bukan berarti ia berhenti berkarir politik. Bupati Minahasa dua periode tersebut mengisyaratkan akan maju ke Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020. “Politisi kan tidak pernah bilang tidak. Kalau dipercayakan harus siap,” ucap SVR mantap, Kamis (5/9/2019). Terkait partai politik yang akan menjadi kendaraannya untuk maju ke Pilgub nanti, SVR tegas ingin maju dari Partai…

Bagikan sekarang...
Selengkapnya...

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, RUU-PKS Jadi Solusi

METRO, Manado– Indonesia darurat Kekerasan Seksual. Baik dari jumlah pelaporan, penanganan, pemulihan korban, maupun pemidanaan kepada pelaku. Undang-undang yang ada belum cukup mumpuni memberikan perlindungan korban. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KMSAKS) Sulawesi Utara menilai sangat perlu adanya Undang-undang yang spesifik mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual. “Selama ini, kekerasan Seksual  dipandang sebagai kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan moralitas  korban, baik oleh hukum maupun masyarakat,” ucap Nur Hasanah dari Swara Parangpuan, Kamis (5/9/2019). Menurut dia sepanjang pembahasan RUU P-KS, ada 16.943 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. “Penuntasan RUU P-KS menjadi…

Bagikan sekarang...
Selengkapnya...