oleh

Desa Pungkol Miliki Perdes Pencegahan dan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan

METRO, Manado– Rabu 9 Oktober 2019 silam merupakan hari yang bersejarah bagi Desa Pungkol Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Pemerintah Desa (Pemdes) Pungkol telah menetapkan sebuah Peraturan Desa (Perdes) Pertama di Sulawesi Utara.

Yaitu Peraturan Desa Pungkol No. 5 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang ada di desa tersebut.

Adapun ruang lingkup Perdes ini mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan. Selama ini desa hanya membuat Peraturan Desa yang hanya terkait APBDes, Pemerintah Desa, Tata Ruang dan Penarikan.

Desa sebagai pemerintahan yang mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memberikan perlindungan kepada masyarakatnya yang mengalami kekerasan khususnya perempuan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah skala desa.

Lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

“Tentu saja harus bekerjasama dengan pemerintah diatasnya dan juga pihak-pihak terkait lainnya seperti pihak swasta dan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat,” ujar Koordinator Program Swara Parangpuan Mun Djenaan saat launching Catahu Sistuasi Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019 yang digelar, Selasa (10/12/2019).

Ia mengatakan, Pemerintah Desa Pungkol telah mengambil peran sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintahan terkecil yang bisa berbuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.

“Saya sangat mengapresiasi keberanian bapak Hukum Tua Desa Pungkol Bapak Agustinus Baramula dan Jajarannya terutama Sekdes Bapak Leond Walukow yang sangat memahami apa yang menjadi kewenangan desa dan terbuka untuk berdiskusi. dan juga kepada ketua BPD Bapak Alva Tucunan dan anggota,” kata dia.

Lebih lanjut Djenaan mengatakan, Perdes ini diharapkan bisa menjadi contoh desa-desa lain yang ada di kabupaten Minahasa Selatan khususnya dan Propinsi Sulut umumnya.

“Karena sesungguhnya semua sudah diatur dalam Undang-undang. Hanya tinggal kemauan dan keberanian pemerintah desanya,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Djenaan, Swara Parangpuan akan mendorong Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan membuat Peraturan Bupati untuk memperkuat Perdes-perdes yang akan ditetapkan di beberapa desa.

“Hal ini merespon komitmen pemerintah Kabupaten untuk mendorong desa-desa lain bisa mereplikasi Perdes ini,” tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Tatapaan Ibu Meylisa Aring, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Minsel, Frely Turangan dan staf, Kapolsek Tumpaan Iptu Duwi G. P. S.IK dan jajarannya, Danramil Tumpaan Alexius Wowiling. Babinsa, Linmas dan Hukum Tua Desa Wawontulap. (YSL)