17 PDP Minut Tersebar di 8 Kecamatan

BAGI Ke :

Data sebaran Covid-19 di Minut.         METRO, Airmadidi – Sampai Kamis (30/04/2020) sore tercatat sebanyak 17 pasien dalam pengawasan (PDP) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebar di 8 dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Diungkapkan Kadis Kesehatan Minut dr Harly Sompotan MKes, dari laporan sampai 30 April 2020 pukul 16.00 Wita, jumlah PDP di Minut sebanyak 17 orang, dimana 5 orang diantaranya meninggal.  “DPD 17 orang itu tersebar di delapan kecamatan. Jadi dua kecamatan di Minut yaitu Kauditan dan Wori masih bersih belum ada…

Selengkapnya...

Metode Sosialisasi 4 Pilar Terus Digodok Senator SBANL Cs

BAGI Ke :

Tomohon- Terus bekerja untuk rakyat. Itulah yang dilakukan Anggota Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP. Kali ini, SBANL mengikuti rapat melalui virtual meeting dalam rangka pembahasan tentang Analisis Metode Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dari kediamannya beralamatkan Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Selasa (28/4) mulai Jam 13.00-15.00 WIB. Rapat dipimpin Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Taufik Basari, SH, M.Hum,LLM (Nasdem) selaku juga Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Metode Badan Sosialisasi MPR RI. Dalam Virtual Meeting, Taufik Basari didampingi Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI lainnya…

Selengkapnya...

Iuran JKN-KIS Segmen PBPU dan BP Kembali ke Tarif Lama

BAGI Ke :

METRO- Iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan bahwa perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan MA adalah per…

Selengkapnya...

Komite II DPD RI Beberkan Permasalahan RUU Cipta Kerja

BAGI Ke :

METRO, Manado- Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masih menemukan catatan permasalahan pada Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Cipta Kerja. Berdasarkan sisi lingkup tugas Komite II DPD RI, ada beberapa permasalahan, salah satu hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah masing-masing. Mengenai permasalah tersebut, Anggota Komite II DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Utara Ir Stefanus BAN Liow, MAP memberikan catatan kritis. Senator SBANL alias Stefa sapaan akrab Ir. Stefanus BAN Liow, MAP mengatakan, bahwa penjelasan dalam draft RUU Cipta Kerja mengembalikan kewenangan pengambilan keputusan atas pengelolaan kekayaan…

Selengkapnya...