19 Lembaga Layangkan Keberatan Atas Hasil Seleksi Anggota Bawaslu Sulut

METRO, Manado- Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara calon anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh tim seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No: 031/PGMN-TIMSEL/VIII/2022, tertanggal 2 Agustus 2022 sangat disayangkan oleh Gerakan Perempuan Sulut (GPS).

Pasalnya, hasil tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Enam orang calon yang lolos semuanya laki-laki.

Apalagi, jika dilihat rekam jejak para peserta perempuan calon anggota Bawaslu Provinsi bahkan ada yang sudah menjabat ketua Bawaslu Kota Bitung dua periode, ketua pengawas Kecamatan. Juga untuk syarat pendidikan sangat mendukung.

Keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu sudah jelas diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11). Ketentuan itu seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi penguatan demokrasi yang berperspektif gender.

Tidak adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara jelas merupakan sebuah kemunduran. “Bagaimana mungkin Bawaslu sebagai lembaga pengawas proses pemilu akan mewajibkan partai-partai politik melaksanakan afirmasi keterwakilan perempuan 30%, sementara Bawaslu sendiri tidak memiliki keterwakilan perempuan,” ungkap Koordinator GPS Ruth Wangkai.

Selain itu, anggota GPS Vivi George mengatakan bahwa pihaknya juga mengajukan keberatan atas perilaku salah satu anggota Tim Seleksi yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. “Bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat tugas selama proses tahapan sampai dengan keputusan penentuan calon anggota Bawaslu Sulut, karena sedang berada di luar negeri,” ungkap George.

Berdasarkan 2 point di atas maka GPS menuntut Bawaslu RI:

1. Untuk menunda penetapan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sampai terpenuhinya keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

2. Membatalkan keputusan Tim Seleksi Penerimaan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk 6 calon tersebut.

3. Menginstruksikan kepada tim seleksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan seleksi ulang terhadap calon anggota Bawaslu Sulawesi Utara hingga ada keterwakilan perempuan.

“Ke depan kami meminta kepada Bawaslu RI untuk konsisten mencantumkan secara eksplisit ketentuan 30% keterwakilan perempuan ke dalam mekanisme perekrutan anggota Bawaslu baik ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang- Undang.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar menjadi pertimbangan dan landasan Bawaslu RI mengambil langkah menegakkan peraturan perundang-undangan serta konsisten mewujudkan keadilan gender,” tegas keduanya.

Adapun Gerakan Perempuan Sulut (GPS) Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah gabungan dari 18 lembaga. Yakni:

1. Asosiasi Pastoral Indonesia (API) Wilayah XI

2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut

3. Bacarita Karema. Rumah Studi Budaya dan Teologi

4. Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) Sulut

5. Gerakan Cinta Damai Sulut (GCDS)

6. Koalisi Perempuan Indonesia cab. Manado

7. Koalisi Perempuan Indonesia cab. Tomohon

8. Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Metro

9. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado

10. Lembaga Perlindungan Anak Sulut

11. Lembaga Perlindungan Anak Tomohon

12. Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak “Terung Ne Lumimuut” Sulut

13. Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN Wilayah Sulut

14. Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Di Indonesia (PERUATI) Region Sulawesi Utara-Tengah-Gorontalo

(SULUTTENGGO)

15. Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (PUKKAT)

16. Yayasan Pelita Kasih Abadi (YPEKA) Sulut

17. Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (YAPPA) Sulut

18. Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) Sulut

19. Yayasan Swara Parangpuan (Swapar) Sulut.(*)

Komentar