Kejari Minahasa Tetapkan Kumtua Tateli Dua Tersangka Korupsi Dana Desa

METRO, Tondano- Diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor), oknum Penjabat Hukum Tua (Kumtua) Tateli Dua, Kecamatan Mandolang, inisial BM, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa, Jumat (02/12).

Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa (Kajari), Diky Oktavia SH MH melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelejen, Yosi Korompis SH MH, tak menampik akan penetapan tersangka dan penahanan oknum Pejabat Kumtua Tateli Dua tersebut.

Menurut Korompis, setelah dilakukan pemeriksaan berkas perkara dan dinyatakan lengkap oleh penyidik Kejari Minahasa. Tersangka langsung ditahan berdasarkan surat perintah penahanan nomor : Print 1249/P.1.11/Fd.1/12/2002.

“Sebelum dilakukan penahanan, tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemudian dinyatakan sehat oleh dokter. Tersangka langsung di tahan kemudian dititipkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas llB Tondano selama 20 hari kedepan sejak hari ini,” kata Korompis.

Korompis menjelaskan, DM diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (Dandes) di Desa Tateli Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, tahun angggaran 2017 sampai dengan 2019.

“Perbuatan tersangka dilakukan dengan cara mengambil alih tugas kewenangan dari Kaur Pembangunan sekaligus Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Kaur Keuangan,” jelasnya.

Disamping itu, lanjut Korompis, tersangka juga membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran 2017-2019. Yang mana di dalam laporan tersebut terlampir bukti pembelian dan pengeluaran desa tidak sah. Karena tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya.

“Berbuatan tersangka dinilai dilakukan secara sengaja, dimana keseluruhan uang negara tersebut berada dalam penguasaan tersangka, dan diduga telah disalurkan kepada beberapa pihak untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 970.079.031, 94 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah Koma Sembilan Puluh Empat ),” urainya.

Korompis pun menjelaskan, tersangka BM disangkakan melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RepubIik Indonesia No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RepubIik Indonesia No 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang RepubIik Indonesia No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RepubIik Indonesia No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RepubIik Indonesia No 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang RepubIik Indonesia No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, subsidiair Pasal 3 Undang-undang RepubIik Indonesia No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RepubIik Indonesia No 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang RepubIik Indonesia No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RepubIik Indonesia No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RepubIik Indonesia No 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang RepubIik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dalam waktu dekat ini, berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tondano,” beber Korompis.(bly/kg)

Komentar