METRO, Manado- Serapan belanja negara di Provinsi Sulawesi Utara hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 22,6 triliun atau 99,51 persen dari pagu anggaran.
Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021, belanja APBN regional Sulut mengalami penurunan -3,86 persen.
Komponen belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 8,89 triliun dan tranfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 13,8 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, dana transfer ke daerah (TKD), belanja pegawai dan belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada.
“Khusus untuk belanja TKDD, merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menjadi pendapatan TKD di APBD,” ujar Ratih, pada kegiatan Bacarita APBN Sulawesi Utara, Rabu (25/1).
Ia menjelaskan, belanja pegawai tumbuh 2,6 persen dari tahun 2021, didorong oleh kenaikan tunjangan kinerja (Tukin) yang diberikan pada pembayaran THR dan gaji 13. ” Terdapat tambahan 50 persen Tukin pada pembayaran THR dan gaji 13 tahun 2022,” ungkap Ratih.
Sedangkan untuk belanja barang, menurut Ratih mengalami penurunan sebesar -5,1 persen. Realisasi belanja barang tertinggi, kata dia pada Kementerian PUPR yang didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 1,3 triliun.
“Untuk Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kemendikbudristek didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan. Sementara untuk Kementerian Kesehatan didominasi oleh belanja beban barang badan layanan umum,” terangnya
Belanja modal, kata Ratih juga mengalami penurunan -27,5 persen dari tahun 2021. Belanja modal terdiri dari belanja modal jaringan sebesar Rp 958 miliar, belanja modal gedung dan bangunan Rp 456 miliar, serta belanja penambahan nilai jalan dan jembatan Rp 400 miliar.
“Belanja modal jaringan didominasi pembangunan bendungan Kuwil Kawangkoan pada Kementerian PUPR,” jelas Ratih.
Ia menambahkan, untuk transfer ke daerah, sampai dengan akhir Desember, penyaluran TKD dari APBN telah mencapai 104,11 persen dari pagu, dengan nilai Rp 13,79 triliun.
“DAU menempati porsi terbesar pada realisasi TKD Sulawesi Utara senilai Rp 8 triliun, disusul DAK non fisik Rp 1,7 triliun dan dana desa Rp 1,1 triliun,” pungkas Ratih.(71)
Komentar