Satgas Anti Mafia Tanah Sulut Kebut Penyelesaian 4 Kasus Pertanahan

METRO, Manado- Tim Satgas Anti Mafia Tanah Sulawesi Utara (Sulut) yang beranggotakan personil BPN, polisi dan kejaksaan, mengebut proses penyelesaian empat kasus pertanahan, yang merugikan negara puluhan miliar

Empat objek tanah ini berlokasi di Manado, Bitung, Minahasa, dan Minahasa Utara (Minut), dengan nilai kerugian materiil mencapai Rp 36,5 miliar.

Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil ATR/BPN Sulut, Rachmad Nugroho, mengungkapkan kasus di Manado melibatkan objek tanah seluas 480 M2 di Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Tikala, dengan kerugian Rp 4.800.000.000.

“Tersangkanya dua orang berinisial HJR dan OSK. Saat ini keduanya sementara menjalani sidang di PN Manado,” ujar Rachmad, pada Selasa (11/6/2024).

Kasus di Minut menjerat tersangka berinisial HM atas objek tanah seluas 9.400 M2 yang terletak di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan.

“Modus yang dilakukan oleh tersangka pemalsuan surat keterangan kepemilikan yang digunakan untuk memasukkan berkas kepada Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado Bitung, sehingga tersangka menerima uang ganti rugi sekitar Rp 1.8 miliar,” jelas Rachmad.

Menurutnya, kasus di Minahasa berupa objek tanah seluas 8.230 M2, di Desa Tambala, Kecamatan Tombariri. Modus pelaku dengan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik yang kemudian dijadikan dasar peralihan sertipikat di BPN. “Sehingga terbit atas nama terlapor dengan nilai kerugian Rp 6.584.000.000,” tutur Rachmad.

Adapun kasus di Bitung, kata Rachmad, menjadi perhatian serius Tim Satgas. Pasalnya, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 22.365.000,000. “Lokasinya terletak di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuwari, dengan objek tanah seluas 14.910 M2,” ungkapnya.

Kata Rachmad, modusnya terlapor 4 orang yang dibantu oknum lurah memberikan dan membuat keterangan palsu di surat keterangan ahli waris pengganti yang kemudian dijadikan dasar peralihan hak. “Padahal sebenarnya terdapat putusan pengadilan, dimana pelapor adalah ahli waris dan mempunyai hak atas tanah di BPN Kota Bitung,” katanya.

Rachmad bilang, seluruh Tim Satgas Anti Mafia Tanah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian empat kasus tersebut, agar terdapat kepastian hukum dan keadilan.

“Sebab mafia tanah telah menyengsarakan masyarakat. Korbannya terancam kehilangan hak atas tanah dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya dan ini jelas-jelas perilaku yang tidak adil,” tutur Rachmad.(71)

Komentar