Petrus Macarau dan Theodore Lumingkewas
METRO, Airmadidi – Kendati pemerintahan baru Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini Joune Ganda dan Kevin William Lotulung (JG-KWL) belum menempati kursi kepemimpinannya. Namun tampaknya akan menemui sejumlah ketimpangan. Salah satunya yaitu sejumlah anggaran yang tidak tertata dalam APBD 2021.
Anggaran yang tidak tertata dalam APBD 2021 diantaranya yaitu belanja media di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Kaban Keuangan Minut Petrus D Macarau SE ketika dikonfirmasi mengakui adanya anggaran yang tak terinput ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). “Yang menginput anggaran itu yaitu perencanaan dari masing-masing SKPD. Kalau memang ada kendala harusnya berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tetapi sekarang kan APBD 2021 sudah jalan,” tutur Macarau.
Diakuinya selain di Diskominfo, ada juga anggaran di Setda yang bukan tidak terinput, tetapi salah kamar. “Memang SIPD ini baru jadi semua perlu penyesuaian,” ujarnya.
Sementara itu Kadis Diskominfo dan Persandian Minut Theodore V Lumingkewas MM ketika dikonfirmasi soal anggaran yang tidak terinput itu balik mempertanyakan masalah itu ke Badan Keuangan. “Apa yang mau diinput? Anggaran kami hanya Rp 1 miliar, itu pun diminta pokok pikiran (pokir) Rp 550 juta jadi tinggal Rp 450 juta anggaran kami. Anggaran media semestinya Rp 3 miliar, tetapi saat input lalu kami tidak diberi surat atau pagu bayangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami tidak tahu anggaran di SKPD kami. Inikan sama dengan main kucing-kucingan. Kami hanya menginput anggaran Rp 1 miliar di luar belanja media. Sedangkan untuk media menurut Kaban Keuangan akan dimasukannya, tetapi ternyata tidak ada,” sembur Lumingkewas seraya menantang untuk buka-bukaan terkait hal ini.
Hal ini menjadi sorotan Aktivis Minut William Simon Luntungan Luntungan yang berharap masing-masing Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap SKPD masing-masing. “Beberapa anggaran yang tak terinput ini menunjukkan masih banyak SKPD yang belum kerja maksimal meningkatkan kinerja dalam menunjang pembangunan di Minut. Beberapa SKPD yang lalai menginput kegiatan pembangunan jelas-jelas menunjukan bahwa Kepala SKPD tersebut tidak mampu menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya,” tukas Luntungan.(RAR)
Komentar