METRO, Manado– Masyarakat Sulawesi Utara diharapkan tidak terhasut dan ikut-ikutan dengan isu People Power yang terus didengungkan sejumlah elit politik nasional, salah satunya Amien Rais yang menolak hasil Pemilihan Umum Presiden 2019, yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan KH Maaruf Amin.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw yang dimintai tanggapannya, malam tadi. Menurut dia, People Power tidak ada dalam konstitusi.
“People power tidak ada dalam konstitusi. Jangan nantinya, jika keinginan tidak terikuti lalu bikin gerakan seperti ini. Aparat harus tegas, yang makar harus segera ditindak,” ungkap Angouw.
Apalagi kata dia, kondisi demokrasi di Indonesia sedang berjalan dengan baik. Dimana rakyat telah berdaulat dengan menggunakan hak politik mereka memilih Capres dan Cawapres, serta wakil rakyat.
“Jika ada kecurangan, silakan menggunakan jalur hukum yang benar. Jangan karena keinginan tidak tercapai, lalu membuat gerakan people power,” tambah dia.
Caleg incumbent PDIP yang meriah 30 ribuan suara pada 17 April lalu itu, menghimbau masyarakat Sulut tetap patuh pada konstitusi dan tidak ikut gerakan-gerakan seperti itu.
“Ada sarana konstitusional jika ingin menggugat hasil Pemilu, masyarakat Sulut mari tetap menjaga bangsa ini dengan menghargai demokrasi yang sudah berjalan baik pada Pemilu 2019 ini,” kunci Angouw. (YSL)