METRO, Manado- Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Utara (Sulut) mencatat, dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara (Sulut), pendapatan yang sudah terealisasi senilai Rp 3,22 triliun atau sekitar 70,07 persen dari pagu.
Sementara dari dari sisi belanja, sudah terealisasi sebesar 58,83 persen dari pagu, dengan nilai Rp 13,389 triliun.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Erwin Situmorang mengungkapkan bahwa dana transfer ke daerah (TKD), belanja pegawai dan belanja barang menjadi komponen belanja terbesar.
“Khusus untuk belanja TKDD, merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menjadi pendapatan TKD di APBD. Pada bulan Agustus ini, APBN di Sulawesi Utara telah defisit sebesar Rp 10,17 triliun,” ujar Erwin, dalam kegiatan Bacirita APBN Sulawesi Utara, yang digelar secara daring, Kamis (29/9).
Dia juga mengungkapkan bahwa dari sisi pelaksanaan APBD, pendapatan yang telah terealisasi senilai Rp 9,9 triliun atau sekitar 59,01 persen dari pagu yang telah ditetapkan, dengan komponen transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) menempati proporsi yang cukup besar dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) yang ada.
“Ini harus menjadi perhatian setiap pemda untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga bisa meningkatkan PAD-nya,” katanya.
Belanja pegawai, kata Erwin masih mendominasi komponen belanja. Dari realisasi sebesar Rp 8,295 triliun, menurut dia belanja pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp 3,977 triliun, diikuti belanja barang Rp 2 triliun dan belanja modal Rp 1,1 triliun. “Sehingga APBD konsolidasi regional Sulut, menghasilkan SiLPA Rp 1,84 triliun,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, belanja pegawai yang terealisasi di tahun 20202 sebesar Rp 2,1 triliun, naik dari tahun 2021 yang sebesar Rp 2,08 triliun atau meningkat 4,1 persen.
“Tahun 2022 ada peningkatan karena sumbangan dari pemberian tunjangan kinerja dan THR,” kata Ratih.
Sedangkan untuk realisasi belanja barang, menurut Ratih mengalami penurunan sebesar 7,6 persen dengan blokir pagu bulan Agustus 2022 mencapai Rp 333 miliar. “Realisasi yang rendah ini terjadi karena tahun 2022 pemerintah sudah mulai menurunkan belanja PC-PEN atau belanja-belanja yang berkaitan dengan Covid-19,” ungkapnya.
Belanja modal, kata Ratih juga mengalami penurunan sebesar 38,5 persen dari tahun 2021. “Untuk TKD, sampai dengan akhir Agustus, penyaluran dari APBN telah mencapai 63,59 persen dari pagu, dengan nilai Rp 8,43 triliun,” terangnya.
Dijelaskan Ratih, pemanfaatan belanja modal di tahun ini sebagian besar untuk belanja modal jaringan sebesar Rp 511 miliar untuk pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 153 miliar untuk pembangunan rumah dinas, sarana dan prasarana Kementerian Pertahanan, serta asrama taruna beserta sarana pendukung pada Kementerian Perhubungan.
“Selain itu ada juga belanja penambahan nilai jalan dan jembatan sebear Rp151 miliar. Utamanya untuk pembangunan jembatan dan preservasi jalan di beberapa lokasi oleh Kementerian PUPR,” tukas Ratih.(71)