METRO, Bolmong- Berbagai prestasi dan penghargaan diraih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dibawah kepemimpinan Bupati Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, patut diacungi jempol.
Bahkan Pemkab Bolmong pun di tahun 2022 ini berhasil menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Diketahui, penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di The Tribarata Darmawangsa Jakarta yang diterima Bupati Bolmong, Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, Selasa (05/04) kemarin.
Adapun nilai yang diberikan Kementerian PAN-RB berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, usai menerima penghargaan tersebut, mengungkapkan, keberhasilan Bolmong karena sudah mengevaluasi dari tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bolmong menerima hasil evaluasi dari Kemenpan RB dengan Nilai B, kami belajar dari tahun lalu, semoga untuk tahun berikutnya Bolmong bisa mendapatkan hasil dan kinerja yang lebih baik, dan target tahun depan dapat nilai A,” harap Bupati.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan, apresiasi atas kinerja seluruh elemen pemerintahan. Hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja Pemkab Bolmong semakin baik. Penghargaan ini tentu akan makin mendorong Pemkab terus berbuat yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Terima kasih atas teamwork dan kerja kerasnya, ini memacu kita ke depan dalam bekerja, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Bupati.
Terpisah, Sekda Bolmong Tahlis Gallang SIP MM, menambahkan, rapor SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB, bukan hanya menitik beratkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Rapor SAKIP tidak hanya sekedar untuk memberi penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi juga sebagai ukuran terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah,” ucap Sekda Tahlis Gallang.(48)