Mamahit Usulkan Pengusulan Satu Pintu
METRO, Ratahan– Penyaluran bantuan usaha Mikro kecil dan menengah atau UMKM, belakangan dipertanyakan berbagai pihak. Salah satunya dating dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Tenggara (DPRD Mitra).
Ketua Komisi II DPRD Mitra, Semuel Montolalu SH mengatakan, hasil monitoring di lapangan, pihaknya menemui berbagai persoalan, di antaranya adanya perbedaan data penerima yakni ketidaksesuaian nama dan nomor induk kependudukan atau NIK. “Ini blunder, karena data penerima tidak sesuai. NIK sudah benar, tapi nama penerima yang kelura justru berbeda,” ujar Montolalu.
Adanya perbedaan data ini sendiri, berimbas pada penyaluran yang tidak dapat dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia. “Kami temui di Belang, ada warga yang namanya sudah keluar sebagai penerima, tapi tidak bisa menerima di BRI setempat, karena untuk tempat pengambilan terdaftar di Bank lain. Ini ada yang janggal dan patut ditelusuri, sehingga kami usulkan agar pengusulan bantuan ini lewat satu pintu yakni Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten, agar persoalan bisa diminimalisir,” tandas Montolalu.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mitra, Drs Ghotlieb Mamahit yang dimintai tanggapannya mengakui adanya persoalan tersebut. Menurutnya, persoalan ini juga sudah diangkat pihaknya saat Bersama DPRD Mitra melakukan pertemuan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut, Selasa (20/01) kemarin. “Apa yang disampaikan pak Montolalu, itu juga yang kami usulkan. Ada baiknya, pengusulan dilakukan satu pintu yakni melalui pemerintah desa dilanjutkan ke pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM,” jelas Mamahit.
Usulan senada pihaknya dengan DPRD Mitra, diakui Mamahit bukan tanpa alasan. Pasalnya, yang paling mengetahui kondisi di lapangan adalah pemerintah desa/kelurahan dan Pemerintah Kabupaten. “Desa dan kelurahan kan paling tahu rakyatnya. Apakah mereka pelaku UMKM atau tidak termasuk data kependudukannya,” tandas Mamahit.
Selain itu, usulan untuk pengusulan penerima UMKM dilakukan satu pintu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya persoalan seperti saat ini. “Yang terjadi saat ini, pengusulan dilakukan di banyak pintu. Ini yang perlu dipertimbangkan lagi saat pengusulan penerima di tahun 2021, karena berpotensi terjadinya perbedaan data saat dilakukan verifikasi,” pungkas Mamahit.(46)