oleh

Diusulkan Rp375 M, FPDIP Takut Anggaran Pilgub Hanya untuk Jalan-jalan

Personel Banggar utusan Fraksi PDIP, Rocky Wowor

METRO, Manado– Usulan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur (Pilgub) 2020 sebesar Rp375 miliar menimbulkan kekuatiran di DPRD Sulawesi Utara. Para wakil rakyat kita kuatir, anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk ‘jalan-jalan’ oleh penyelenggara Pemilukada.

“Kami di sini sebagai Badan Anggaran ingin meminta rincian terkait Rp375 miliar ini untuk apa saja? KPU, Bawaslu, dan Kepolisian. Sebelum TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red) menyetujui, harus diberikan kepada kita rinciannya. Takutnya anggaran ini banyak di jalan-jalan,” ujar personel Banggar dari Fraksi PDIP, Rocky Wowor dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020, Senin (2/9/2019) sora.

Ia mengatakan lagi, rincian anggaran Pemilukada Gubernur patut mereka ketahui, agar pihaknya bisa mempertimbangkan, apa-apa saja yang akan dikurangkan.  Nah, kita perlu lihat mana yang perlu kita kurangkan.

Terkait apa yang disampaikan Wowor, Sekretaris Propinsi (Sekprop), Edwin Silangen menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan standar standar yang baku sesuai dengan Permendagri dan Perpatuarn KPU (PKPU).

“Dan itu sudah ada analisinya. Karena ada SDM (Sumber Daya Manusia) dan lain sebagainya. Kita juga mencermati bahwa pelaksanaan di enam kabupaten/kota, misalnya, ada dua kegiatan yang berkurang, yang kemudian kita jadikan satu atau kemudian kita hilangkan. Yang pasti bahwa Pemilihan Kepala Daerah ini harus kita sukseskan,” kata Silangen sambil menambahkan, dengan alokasi anggaran yang cukup dan mendapatkan persetujuan bersama.

Menurut dia, KPU mengusulkan kurang lebih Rp325 miliar. Namun yang disetujui hanya Rp220 miliar. Kemudian Bawaslu Rp189 miliar, namun disetujui Rp125 miliar.

“Sebagai pembanding, lima tahun yang lalu, alokasi untuk KPU Rp120 miliar. Sekarang Rp220 miliar. Jadi naik kurang lebih hampir 100 persen. Bawaslu kurang lebih Rp125 miliar. Aparat keamanan lima tahun lalu Rp10 miliar, sekarang Rp25 miliar. Tapi dalam proses lebih lanjut akan kita cermati lagi,” terang dia lagi. (YSL)