Ketua Komisi I DPRD Manado, Benny Parasan, SH
METRO, Manado- Hangatnya berita tentang Inspeksi Mendadak (Sidak), yang dilakukan aparat Sabtu (08/02/2020) pekan lalu mendapat tanggapan dari Ketua Komisi I DPRD kota Manado Benny Parasan, SH. Menurutnya tindakan pemeriksaan perijinan maupun jam operasional berada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, bukan di Instansi manapun.
“Instansi apapun jika ingin melakukan pemeriksaan tempat-tempat usaha khususnya tempat hiburan, harus berkoordinasi dengan Pemkot, karena soal perijinan dan jam operasional suatu tempat usaha itu dibawah kewenangan Pemkot,” ujar Parasan Selasa (11/02/2020).
Dijelaskannya, dia sangat menghargai aparat dalam melakukan pengamanan dan mengawasi tiap tempat usaha hiburan malam. Akan tetapi jika sampai turun melakukan pemeriksaan ijin operasional, itu sudah bukan ranahnya.
“Saya kira lebih elok jika kepolisian saat melakukan sidak harusnya berkoordinasi dengan Pemkot, agar bisa turun gabungan baik DPRD juga Sat Pol-PP,” tukasnya. “Kecuali ada ijin yang dikeluarkan aparat (temporer, red) contohnya ada pertunjukan dan mereka (tempat hiburan, red) melanggar, itu silahkan aparat turun tangan,” tambahnya.
Parasan mengungkapkan kalau soal penindakan tempat hiburan malam, ranahnya ada di tangan Sat Pol-PP sebagai pengawal tiap aturan yang dikeluarkan Pemkot, nantinya saat tindakan diambil mereka akan bekerjasama dengan aparat guna memberikan sanksi kepada tempat usaha yang melanggar.
Sementara, Dirresnarkoba Polda Sulut Kombes Pol. DR. Eko Wagiyanto dalam konfrensi pers dan memberikan hak jawab soal tebang pilih sidak tempat hiburan menjelaskan, kalau saat turun razia jika tidak ditemukan pelanggaran dalam hal penegakan hukum dan hanya menemukan pelanggaran-pelanggaran lain, mereka tetap akan melanjutkan giat itu dan akan memberikan sanksi baik lisan maupun tulisan.
Bilamana sudah dua kali tidak di hiraukan, maka mereka akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkot Manado guna melakukan penindakan.(76)
