Rapat koordinasi Pemda Boltim dan BPJS
METRO, Boltim- Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggelar rapat koordinasi diruang kerja Sekretaris Daerah Boltim, Rabu (13/11/2019).
Dari pantauan METRO, pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Drs Hariono Sugeha dan Asisten III Ir Jainudin Mokoginta. Sementara topik pembahasan itu soal kenaikan iuran BPJS yang sudah diumumkan pemerintah pusat. Dimana, Kabupaten Boltim sendiri memilki 20 ribuan warga peserta BPJS ditanggung Pemerintah Daerah.
Namun, di pihak lain, sejumlah pimpinam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, diperlihatkan data dari BPJS terkait warga Boltim yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NIK kosong.
Sehingga hal tersebut mengejutkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Boltim Drs. Rusmin Mokoagow. Saat itu juga dia langsung mempertanyakan data NIK kosong dari BPJS. “Saya ingin minta penjelasan, darimana Anda mendapat angka 3.098 NIK kosong di Boltim,” tanya Rusmin dengan heran.
Karena menurutnya, besarnya angka NIK kosong dibeberkan BPJS dianggap tidak sinkron dengan data di Dinas Dukcapil sekarang ini.
“Sebetulnya bukan NIK kosong,” ujarnya.
Akan tetapi, ketika itu juga pihak BPJS mengaku, bahwa data itu diambil dari BPS sekitar tahun 2010. Rusmin pun mengaku sangat menyesalkan ternyata data BPS sudah beberapa tahun silam terbilang sudah kadaluarsa.
Lanjut, Asisten I saat itu langsung meminta kepada Dukcapil agar segera mengkoordinasikan kembali terkait data NIK kosong yang dimaksud. (WIN)