METRO, Manado- Menjelang akhir tahun 2022, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara (DJPb Sulut) mencatat realisasi belanja negara untuk APBN regional sebesar Rp 19,82 triliun atau 86,90 persen dari pagu anggaran yang mencapai Rp 22,81 T.
“Penyerapan anggaran belum terlaksana dengan baik karena hingga paruh triwulan III masih menunjukkan angka yang belum menggembirakan,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani, saat menyampaikan data kinerja APBN regional, Rabu (28/12) siang.
Dijelaskan Ratih, dana transfer ke daerah (TKD), belanja pegawai dan belanja barang menjadi komponen belanja terbesar. Belanja pegawai sebesar Rp 2,9 triliun yang terdiri dari gaji tunjangan serta tunkin, honorarium dan lembur.
“Belanja pegawai mengalami peningkatan 3,4 persen dari tahun lalu, karena tahun ini ada penambahan 50 persen tunkin pada pembayaran THR dan gaji 13,” jelas Ratih.
Adapun komponen yang mengalami penurunan adalah belanja barang sebesar -0,7 persen, dan belanja modal -31,9 persen. Penurunan pada belanja barang disebabkan karena alokasi anggaran untuk PEN tahun ini lebih kecil seiring kondisi pandemi yang semakin membaik, sehingga alokasi yang diberikan pemerintah untuk PEN dan penanggulangan Covid sudah semakin berkurang.
Sementara penurunan pada belanja modal disebabkan karena perencanaan dan pengadaan yang baru bisa dilakukan menjelang semester satu atau triwulan III, gagal lelang, dan putus kontrak.
Realisasi belanja modal tertinggi ada pada Kementerian PUPR senilai Rp 991 miliar, yang digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Kemudian Kementerian Pertahanan Rp 533 miliar, Polri Rp 575 miliar, Kemendikbudristek Rp 369 miliar, dan Kemenkes Rp 421 miliar. Belanja kementerian dan lembaga umumnya didominasi oleh pembayaran gaji dan tunjangan. Kecuali Kemenkes yang didominasi beban barang BLU.
Belanja modal didominasi pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan sebesar Rp 759 miliar pada Kementerian PUPR. Selain itu juga untuk pembangunan rumah dinas, sarana dan prasarana Kementerian Pertahanan, dan pembangunan asrama taruna beserta rehabilitasi pelabuhan pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp 312 miliar. Ada juga belanja penambahan nilai jalan dan jembatan sebesar Rp 232 M oleh Kementerian PUPR.
Lanjut Ratih, beberapa kendala yang ditemui dalam realisasi belanja barang diantaranya perencanaan pengadaan yang baru dilaksanakan pada akhir semester I di beberapa satuan kerja. “Kemudian kendala pada Juknis pelaksanaan kegiatan dari kementerian lembaga yang baru diterima Satker pada akhir semester I,” jelasnya.
Ratih juga mengungkapkan bahwa penyaluran TKDD tahun ini secara umum lebih baik dari tahun 2021. Hingga akhir November penyaluran TKD dari APBN sudah mencapai 93,41 persen dari pagu, dengan nilai Rp 12,38 triliun.
“DAU menempati porsi terbesar pada realisasi TKD Sulawesi Utara senilai Rp 7,7 triliun, disusul DAK non fisik Rp 1,6 triliun dan dana desa Rp 991 miliar,” pungkasnya.(71)
Komentar