KORANMETRO.COM- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara mengajak mahasiswa sama-sama mengawasi siaran televisi dan radio yang berisi konten-konten seputar tahapan pemilihan kepala daerah 2024.
Ketua KPID Sulut, Efan Runtukahu, menuturkan bidang penyiaran khususnya televisi dan radio berperan sangat penting dalam proses demokrasi terutama Pilkada.
“KPID memilik peran yang sangat penting dalam hal mengawasi konten-konten penyiaran selama masa Pilkada. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Pilkada, sehingga kami harapkan adik-adik mahasiswa bisa lebih bijak memilah konten yang layak dikonsumsi dan berisi informasi positif dan edukatif,” ujar Refan, dalam kegiatan talkshow, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado, pada Kamis (19/9/2024).
Koordinator Bidang PIS Komisi Penyiaran Indonesia, Tulus Santoso, mengatakan dalam konteks siaran Pilkada seringkali ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak proporsional dan tidak berimbang. “Maka untuk menghindari itu kami melaksanakan diskusi bersama mahasiswa FISIP Unsrat untuk sama-sama mengawasi, sehingga nantinya mahasiswa ataupun masyarakat bisa melaporkan ke KPI daerah maupun pusat,” tutur Tulus.
Dengan adanya laporan-laporan, maka kata Tulus, KPI bisa menindaklanjuti dengan memanggil lembaga penyiaran agar potensi pelanggaran tidak berkembang lebih jauh lagi.
“Kami berharap Pilkada ini menjadi berkualitas, artinya semua informasi dari Paslon baik itu positif maupun negatif supaya disampaikan kepada publik sehingga pemilih menjadi rasional dan objektif. Jadi bukan karena faktor kedekatan, tapi pemilih tahu rekam jejak Paslon melalui pemberitaan,” jelas Tulus.
Sementara itu, Dekan FISIP Unsrat, Ferry Liando, mengatakan beberapa konten penyiaran yang terlihat tidak adil, ada yang pemberitaannya panjang ada pula yang pendek. Kemudian ada juga konten yang lebih memihak satu paslon dengan memberitakan hal-hal yang baik sementara paslon lain tidak mendapatkan porsi pemberitaan. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak lembaga penyiaran di back up oleh kekuatan-kekuatan politik.
“Asas Pilkada yakni langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Diantara lima asas tersebut ada dua yakni jujur dan adil, sehingga negara membentuk KPI untuk menjaga Pilkada tetap adil dan jujur,” katanya.(ian)
Komentar