METRO, Manado- Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sulut turun lapangan meninjau jalan penghubung Kota Bitung dan Likupang Minahasa Utara yang putus beberapa waktu lalu.
Kunjungan dilaksanakan Jumat (14/1/2022), tepatnya di Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dengan Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu.
Dalam penjelasannya, Ketua Komisi III Berty Kapojos mengatakan bahwa saat ini untuk jalan alternatif sudah dibuatkan.
“Namun memang masih ada juga pengeluhan masyarakat yang bermohon pada Balai Jalan supaya jalan alternatif itu dibuatkan aspal,” ungkap dia kepada wartawan, Senin (17/1/2022).
Menurut dia, permintaan pengaspalan itu untuk menghindari kecelakaan. Sebab, jika musim hujan, jalan alternatif di sana licin.
“Tapi mereka akan pindahkan dari tempat itu untuk menjadi definitif, ada sekitar 18 kilometer,” terangnya.
Selain itu, kata mantan Ketua DPRD Minut itu, sudah dilakukan rapat antara Balai Jalan dengan pihak PT MSM. Dimana PT MSM akan digunakan untuk pembangunan jalan.
“Sekaligus juga PT MSM akan membantu biaya pembuatan penambahan jalan ini. Karena menghilangkan aset negara. Sebab di situ ada jembatan dan jalan,” tukasnya.
Sebelumnya, putus yaya akses jalan ini dikeluhkan warga kepada anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan.
Dan keluhan itu disampaikan langsung politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini pada Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut, Selasa (4/2/2022).
“Yang satu ini Pak Wakil Gubernur, menitipkan salam dari masyarakat yang ada di daerah Likupang tetapi juga masyarakat Kota Bitung. Kebetulan ini belum terinventarisasi dalam laporan reses kami, tapi ini aduan yang perlu ditindaklanjuti dengan cepat dan segera,” katanya saat paripurna.
Melky mengatakan, dua hari yang lalu ada akses jalan yang putus di daerah Likupang ke daerah Girian.
Ruas jalan itu menghubungkan Desa Pinenek, Minut sampai Kelurahan Pinasungkulan, Bitung.
“Akses jalan ini terputus ada dugaan karena PT MSM (perusahaan tambang emas) sehingga longsor, mereka melakukan aktivitas pertambangan yang akhirnya merugikan masyarakat kita, merugikan lingkungan kita sehingga jalan ini putus,” kata Melky yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Minut-Bitung.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Sulut untuk segera memberikan dorongan atau desakan kepada pihak yang terkait dengan putusnya jalan tersebut.
Apakah ini akan ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun balai pelaksana jalan nasional (BPJN) yang nantinya akan bisa menyelesaikan tanggung jawab ini.
“Sehingga akses jalan ini bisa kembali dilalui oleh masyarakat kita,” sebutnya.(37)
Komentar