METRO, Manado- Awal tahun 2023 APBN regional Sulawesi Utara (Sulut) dari sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp 499,73 miliar atau sekitar 9,87 persen dari target sebesar Rp 5,62 triliun.
“Sebagian pendapatan negara di Sulawesi Utara berasal dari penerimaan perpajakan dengan realisasi sebesar Rp 343 miliar dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP, red) Rp 156 miliar atau 13,12 persen dari pagu,” kata Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani, Selasa (28/2).
Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kata Ratih tahun ini ada peningkatan dari sisi pendapatan sebesar 84,93 persen. “Dimana pajak penghasilan (PPH, red) naik 11,92 persen, dan PPn naik 53 persen, serta pendapatan BLU yang juga naik,” katanya.
Data Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Januari 2023 sebesar Rp 338,11 miliar.
Penerimaan pajak pada bulan Januari 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 46,66 persen dari periode yang sama di tahun 2022.
Selain dari penerimaan pajak, pendapatan APBN yang lain adalah dari bea dan cukai. Hingga akhir Januari, pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp 5,08 miliar.
Penerimaan tertinggi di bulan Januari berasal dari bea keluar sebesar Rp 3,89 mliar, diikuti cukai sebesar Rp 0,92M, dan bea masuk sebesar Rp 0,26 miliar.
Ratih juga mengungkapkan, untuk belanja negara dari Rp 22 triliun dana APBN yang dialokasikan ke Sulut, dibagi menjadi dua yaitu sebesar Rp 8,7 triliun merupakan belanja pemerintah pusat, sementara alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp 12,9 triliun.
“Dari dana tersebut, telah terealisasi sebesar Rp 1,27 triliun atau 5,73 persen persen dari pagu anggaran. Realisasi terbesar untuk transfer ke daerah dan dana desa, sedangkan belanja pemerintah pusat baru terealisasi sebesar 2,66 persen,” ungkapnya.
Ia mengatakan, realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen dari tahun 2022. Sedangkan untuk realisasi belanja barang mengalami peningkatan sebesar 30,76 persen. Untuk transfer ke daerah, kata Ratih sampai dengan akhir Januari penyaluran TKD dari APBN telah mencapai 7,72 persen dari pagu, dengan nilai Rp 1,04 triliun.
“DAU menempati porsi terbesar pada realisasi TKD Sulawesi Utara senilai Rp 995,32 miliar, disusul DBH Rp 46,21 miliar,” pungkasnya.(71)