METRO, Manado- Kinerja positif APBN regional Sulawesi Utara (Sulut) tetap terjaga hingga akhir triwulan III tahun 2023. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan dan belanja yang capaian pertumbuhannya di atas 50 persen dari pagu anggaran.
Dari sisi pendapatan, telah terealisasi senilai Rp 3,76 triliun atau 74,22 persen dari target yang telah ditetapkan. Kinerja pendapatan mengalami kontraksi 2,42 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.
“Sumber pendapatan APBN berasal dari penerimaan pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP, red),” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani, dalam kegiatan Bacirita APBN, yang dilaksanakan secara daring, pada Kamis (26/20/2023).
Ratih menjelaskan, penerimaan dalam negeri utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan, sebesar Rp 2.716,67 miliar atau 70,2 persen. Pajak dalam negeri menjadi komponen utama penerimaan perpajakan dengan realisasi Rp 2.687,75.
“Penerimaan pajak Sulawesi Utara mengalami kontraksi secara year on year sebesar 2,21 persen. Hal ini disebabkan karena program pengungkapan sukarela yang menopang penerimaan di semester I 2022, tidak lagi dijalankan tahun ini,” jelasnya.
Sumber pendapatan APBN lainnya berasal dari penerimaan bea dan cukai. Pada akhir September 2023 telah terealisasi sebesar Rp 52,21 miliar, yang terdiri dari penerimaan cukai sebesar Rp 3,02 miliar; bea masuk Rp 0,45 miliar; dan bea keluar Rp 1,23 miliar.
“Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, pendapatan APBN lainnya bersumber dari PNBP. Capaian PNBP yang berasal dari pengelolaan barang milik negara di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 6,99 miliar sementara yang bersumber dari pelaksanaan lelang mencapai Rp 334,77 miliar,” katanya.
Lebih jauh Ratih mengungkapkan, capaian belanja APBN regional Sulut sebesar Rp 15,18 triliun, yang didominasi oleh dana transfer ke daerah (TKD), belanja pegawai dan belanja barang.
“Belanja barang telah terealisasikan 59,93 persen dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi belanja modal terealisasi 48,59 persen,” ungkap Ratih.
Adapun penyaluran TKD sampai dengan akhir September, kata Ratih mencapai Rp 9,24 triliun atau 71,69 persen dari pagu. “Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp 6,39 triliun dan disusul DAK non fisik Rp 1,24 triliun,” pungkas Ratih.(71)