METRO, Bitung- Pemerintahan Maurits Mantiri dan Hengky Honandar baru berjalan sekitar dua bulan. Meski masih jauh dari harapan, namun perubahan ke arah yang lebih baik sudah mulai nampak. Untuk itulah evaluasi atas capaian kinerja harus terus dilakukan.
Demikian terungkap dalam rapat yang dilaksanakan Pemkot Bitung pada Senin (24/05) kemarin. Agenda yang berlangsung di Ruang Rapat Walikota Bitung tersebut membahas program kerja 100 hari pertama pemerintahan saat ini.
Rapat itu dipimpin Walikota Maurits Mantiri yang didampingi Wakil Walikota Hengky Honandar. Pesertanya terdiri dari Sekretaris Daerah Audy Pangemanan dan sejumlah kepala perangkat daerah, serta Tim Percepatan Pelaksanaan Program Kerja 100 Hari Pertama.
Walikota dalam kesempatan itu meminta seluruh perangkat daerah mampu berinovasi. Pandemi Covid-19 yang berimbas pada kebijakan refocusing anggaran diharapkan tidak menjadi kendala.
“Kemampuan anggaran yang terbatas jangan membuat kita terpaku tanpa kreativitas. Harus inovatif untuk mencari solusi agar kita tidak stagnan,” pintanya.
Walikota mengakui situasi saat ini tidak mudah. Tantangan dan resiko yang ada lebih besar dibanding yang sudah-sudah. Namun begitu, ia berharap kondisi tersebut bukan menjadi penghalang. Kepekaan terhadap nasib masyarakat tetap harus diutamakan.
“Tugas kita sebagai pejabat, sebagai pemerintah memang seperti itu. Harus bisa berpikir kreatif dan solutif demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Tapi tentunya dengan catatan tidak boleh melangkahi aturan. Kreatif perlu asal jangan melanggar aturan,” tuturnya seraya diamini Wakil Walikota.
Kemampuan anggaran yang terbatas turut diakui Petrus Tuange selaku Staf Khusus Walikota. Ia menganggap kondisi sekarang memang serba sulit. Karena itu, mantan Wakil Bupati sekaligus Plt Bupati Talaud ini menyampaikan masukannya. Ia menyatakan salah satu cara ampuh mengatasi keterbatasan anggaran adalah penghematan.
“Penghematan dalam artian memprioritaskan program apa saja yang penting. Jadi yang dianggap tidak mendesak sebaiknya diabaikan dulu,” katanya.
Petrus pun menilai kondisi sulit saat ini bukan hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintahan lama yang diwarisi pemerintahan saat ini juga jadi penyebab.
“Jadi kalau pemerintahan sekarang belum menjalankan semua program atau janji-janji sewaktu kampanye, itu harus dimaklumi. Kebijakan anggaran saat ini kan masih produk dari pemerintahan lama. APBD 2021 disahkan tahun lalu saat Pak Maurits dan Pak Hengky belum terpilih apalagi menjabat. Otomatis karena produk lama maka kebijakan dalam APBD masih milik pemerintahan lalu,” paparnya.(69)