Supaya tak terbebani ‘dosa’ pemerintahan lama
METRO, Bitung- Wacana audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Pemkot Bitung mencuat ke permukaan. Wacana dimaksud muncul karena banyak sorotan terhadap kinerja di bidang tersebut. Pelaksanaan audit dirasa perlu agar pemerintahan baru tak menanggung ‘dosa’ pemerintahan lama.
“Audit yang lebih luas terhadap pengelolaan keuangan di Pemkot Bitung perlu dilakukan. Tak hanya pelaporan dan pertanggungjawaban saja, tapi ini juga harus ditujukan pada pengambilan kebijakan,” tutur praktisi hukum yang juga tokoh pemuda Bitung, Rendy Rompas, Selasa (02/02) kemarin.
Rendy memahami Pemkot Bitung rutin diaudit setiap tahun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga negara jadi pelaksana kegiatan itu. Hanya saja, ia menganggap audit tersebut tak cukup mengungkap semua hal yang terjadi dalam pengelolaan atau pemanfaatan anggaran.
“Bukannya mengecilkan kinerja atau tugas BPK. Tapi banyak contoh kan, diaudit BPK dan dapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian,red) ternyata ada korupsi juga. Dan jangan lupa, penegak hukum saat mengusut penyimpangan tak selalu menggunakan hasil audit BPK. Yang lebih sering justru BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,red). Malah ada juga yang pakai Inspektorat,” paparnya.
Dilanjutkan yang bersangkutan, audit menyeluruh yang ia maksud bukan semata-mata mencari kesalahan pemerintahan sekarang. Audit tersebut diadakan untuk memperoleh data riil seputar kondisi keuangan Pemkot Bitung. Hal itu penting bagi pemerintahan berikut dalam menjalankan program kerja.
“Jadi usulan ini bukan ditujukan ke pemerintahan sekarang. Pak (Max) Lomban segera mengakhiri jabatan jadi beliau sudah nothing to lose. Usulan ini saya tujukan untuk pemerintahan baru. Pak Maurits dan Pak Hengky perlu memikirkan ini demi kepentingan pemerintahan mereka,” terangnya.
Ia pun menjelaskan ihwal usulan itu. Permasalahan yang mengemuka beberapa waktu terakhir jadi dasarnya. Permasalahan dimaksud timbul sejak refocusing anggaran untuk penanganan situasi saat ini, yaitu pandemi Covid-19, dilakukan oleh Pemkot Bitung.
“Kita tahu bersama kan, anggaran untuk penanganan pandemi dan dampaknya sangat besar. Kalau tidak salah terakhir dikabarkan lebih dari Rp80 miliar. Sementara di saat penyaluran bantuan bagi warga terdampak banyak keluhan yang muncul. Ada yang menerima ada yang tidak. Kemudian muncul pula polemik pembayaran lahan Stadion Duasudara. Persoalan ini bahkan sempat diaudit Inspektorat Sulut dan hasilnya masih kita tunggu. Jadi ada banyak persoalan yang perlu dijelaskan terkait keuangan ini. Itu termasuk persoalan yang timbul dalam pembayaran TPP dan gaji THL, pembayaran gaji perangkat kelurahan, pembayaran gaji pekerja kebersihan, dan juga pembayaran hasil pelaksanaan proyek,” beber Rendy.
Terpisah, Samsi Hima selaku pemerhati pemerintahan dan politik di Bitung menyatakan dukungannya. Ia menilai usulan pelaksanaan audit sebagai sesuatu hal yang positif.
“Saya dukung, saya sependapat dengan itu. Kalau ada yang keberatan itu patut dipertanyakan. Sebab kalau memang tidak ada masalah tidak perlu risih untuk diaudit. Lagipula ini kepentingan masyarakat luas. Pemerintahan baru nanti perlu mengantisipasi masalah yang akan muncul dan bisa menghambat realisasi program mereka,” katanya.
Menyangkut hal ini, Walikota terpilih Maurits Mantiri belum berhasil dimintai tanggapan. Begitu pula dengan pihak terkait di Pemkot Bitung. Hanya saja, baru-baru ini Walikota Max Lomban sempat menyentil soal pengelolaan keuangan. Ia menyampaikan hal itu sewaktu memimpin rapat terkait penanganan terhadap bencana alam dan non alam. Ia menegaskan tidak ada permasalahan dalam pengelolaan anggaran di Pemkot Bitung.
“Akhir-akhir ini banyak sorotan terhadap kinerja keuangan kita. Tapi saya sampaikan itu bukan karena ada kesalahan, itu karena ada sistem baru yang diterapkan. Jadi tidak perlu kuatir, kita sudah menjalankan kewenangan kita sesuai dengan yang diatur,” kutip wartawan koran ini saat mendengar penyampaian tersebut.(69)