Alan Mingkid.
METRO, Airmadidi – Keluhan warga kepulauan di Kabupaten Minahasa Utara
menjadi perhatian serius pemerintah. Buktinya selain menyiapkan Peraturan Bupati (Perbub) menyangkut biaya angkut gas LPG 3 Kg untuk 18 desa kepulauan di tiga kecamatan, Pemkab Minut juga bakal
menyiapkan pangkalan di masing-masing pulau.
“Nantinya akan disiapkan minimal satu pangkalan per pulau,” ungkap Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Alan Mingkid belum lama ini.
Menurutnya untuk rencana ini nantinya akan terkait dengan ketersedian
modal. “Untuk itu kita akan arahkan untuk dikelola oleh BUMDES. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika ada warga kepulauan yang berminat,” tuturnya.
Lanjut Mingkid hal ini mengemuka dalam pertemuan Pemkab Minut dengan
sejumlah pihak terkait yang membahas mengenai tingginya harga jual gas
LPG 3 kg di 18 desa yang ada di tiga kecamatan di wilayah kepulauan.
Yaitu Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat dan Likupang Timur.
Pertemuan yang digelar di ruang Asisten II kemarin diikuti oleh Dinas
Perhubungan, Dinas Perindustrian, Biro Ekonomi Pemprov Sulut,
Pertamina dan perwakilan tiga kecamatan di kepulauan.
Diungkapkannya harga jual gas LPG 3 kg mencapai Rp30-35 ribu. Untuk itu pihaknya akan menyiapkan SK Bupati yang akan mengatur biaya angkut
per tabung. “SK Bupati akan mengatur regulasi ongkos angkut ke daerah
kepulauan. Opsinya maksimal Rp 10 ribu per tabung. Sebab saat ini warga di Likbar dan Liktim membeli LPG per tabungnya Rp 30-35 ribu,” jelasnya kepada wartawan.
Lebih lanjut, untuk HET tetap mengacu pada SK Gubernur yaitu Rp 18 ribu. “Kalaupun nanti biaya angkutnya misalnya Rp 10 ribu per tabung
akan jauh lebih murah dari pada harga sekarang,” imbuhnya.(RAR)
