KORANMETRO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kegiatan rekonsiliasi iuran JKN Triwulan III tahun 2024 dan pembahasan anggaran untuk tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (24/10/2024) di Hotel The Sentra, Minahasa Utara.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Utara, Carla Sigarlaki, yang mewakili Pjs Bupati Reza Dotulung, menyampaikan apresiasi atas peran penting BPJS Kesehatan dalam memastikan layanan kesehatan masyarakat berjalan dengan baik.
“Pemkab Minahasa Utara akan terus mengalokasikan anggaran melalui APBD agar Program JKN tetap lancar. Kami berharap rekonsiliasi ini menghasilkan pemahaman bersama terkait mekanisme pembayaran dan tantangan yang dihadapi,” ungkap Sigarlaki.
Kaban Keuangan juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran iuran JKN agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Minahasa Utara, menurutnya, sangat penting demi kesejahteraan masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Minahasa Utara, Prily Mundung, menambahkan bahwa rekonsiliasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan data iuran JKN akurat dan sesuai.
“Kami memastikan tidak ada kesalahan dalam pemrosesan iuran, sehingga seluruh peserta JKN di Minahasa Utara terus mendapat manfaat layanan kesehatan dengan baik. Selain itu, kami juga memaparkan proyeksi kebutuhan anggaran JKN untuk tahun 2025,” jelas Mundung.
Dalam diskusi, materi tentang rekonsiliasi dan anggaran JKN disampaikan oleh Faisal Mufariq dari BPJS Kesehatan Kantor Pusat Sulawesi Utara. Turut hadir dalam acara tersebut beberapa pejabat penting, termasuk Kadis Kesehatan dr. Stella Safitri, Sekretaris DPRD Jossy Kawengian, Kadis PMD Fredrik F. Tulengkey, dan Direktur RSUD Walanda Maramis, dr. Alain Beyah.(RAR)
Komentar