METRO, Manado- Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Utara hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp 2,49 triliun, atau 11,15 persen dari pagu anggaran.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani mengungkapkan bahwa dana transfer ke daerah (TKD), belanja pegawai dan belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada.
“DJPb mencatat adanya peningkatan dari realisasi belanja pegawai sebesar 0,26 persen dari tahun 2022. Sedangkan untuk realisasi belanja barang mengalami peningkatan sebesar 2,59 persen,” ujar Ratih saat menyampaikan press release APBN regional Sulawesi Utara, Senin (20/3) siang.
Dijelaskan Ratih, untuk TKD, sampai dengan akhir Februari, penyaluran TKD dari APBN telah mencapai 14,01 persen dari pagu, dengan nilai Rp 1,74 triliun. “DAU menempati porsi terbesar pada realisasi TKD Sulawesi Utara senilai Rp 1,54 triliun, disusul DAK non fisik Rp 107,63 miliar,” katanya.
Persentase penyaluran dana transfer sampai dengan bulan Februari 2023 lebih rendah dari tahun lalu.
Data DJPb mencatat, pemanfaatan belanja modal terbesar yaitu untuk belanja penambahan nilai jalan dan jembatan yang mencapai Rp 42,2 miliar, yang didominasi oleh preservasi jalan di berbagai lokasi oleh Kementerian PUPR.
Sementara belanja modal jaringan yang sebesar Rp 18,3 miliar didominasi oleh pekerjaan pembangunan bandar udara Bolaang Mongondow pada Kementerian Perhubungan.
Data DJPb juga mencatat kementerian lembaga dengan relisasi tertinggi ada pada Polri, didominasi belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp 92,8 miliar, disusul Kementerian Pertahanan dengan belanja gaji dan tunjangan TNI sebesar Rp 84,5 miliar.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 64,3 miliar. Sementara di Kementerian Kesehatan berasal dari beban barang badan layanan umum sebesar Rp 46,2 miliar. Kementerian Perhubungan didominasi belanja modal jalan, irigasi dan jalan sebesar Rp 23,9 miliar.
“Kendala realisasi belanja yaitu pergantian pejabat perbendaharaan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pada Satker kewenangan DK/TP. Belum memulai proses pengadaan barang dan jasa,” kata Ratih.
“Khusus untuk Belanja TKDD, merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang menjadi pendapatan TKD di APBD. Sampai dengan akhir Februari 2023 ini, APBN di Sulawesi Utara telah defisit sebesar Rp 1,84 triliun,” imbuhnya.(71)
Komentar