METRO, Bitung- Bitung perlu memperoleh tambahan kuota solar bersubsidi. Penambahan tersebut semata-mata untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini nelayan kecil dan pelaku UMKM sektor kelautan.
Gagasan di atas mencuat dalam rapat secara virtual antara Tenaga Ahli Utama Bidang Energi pada Kantor Staf Kepresidenan RI, Hageng Nugroho, dengan Penjabat Sekretaris Daerah Bitung Ruddy Theno. Rapat itu berlangsung pada Rabu (15/06) kemarin.
Rapat virtual itu memang membahas soal distribusi bahan bakar minyak (BBM) dari pusat ke beberapa daerah. Pasalnya, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara enam pemerintah daerah dengan sejumlah instansi pusat, yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, serta Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kami berharap Bitung bisa mendapatkan tambahan kuota untuk solar bersubsidi. Harapan ini jadi semacam usulan kami agar kiranya bisa diperhatikan pemerintah pusat,” ujar Ruddy dalam rapat itu.
Usulan penambahan kuota dimaksud sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ruddy menyebut para nelayan dan pelaku UMKM di sektor kelautan memang sangat memerlukan hal itu.
“Kami ajukan usulan karena ada permintaan dari masyarakat. Tidak mungkin kami menyampaikan itu kalau tidak ada dasar,” ucapnya.
Ia pun memastikan jika usulan tersebut disetujui dampaknya pasti kelihatan. Geliat perekonomian di Bitung akan kembali terasa, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
“Karena memang potensi utama daerah kita ada di sektor itu (kelautan dan perikanan,red). Jadi kalau nelayan memperoleh apa yang mereka butuhkan, pasti akan ada dampak positifnya,” terang Ruddy.
Hageng Nugroho langsung merespons positif usulan itu. Ia berjanji akan memberikan catatan khusus atas usulan dimaksud.
“Baik, akan kami catat dan upayakan supaya bisa terwujud. Kami juga berharap Pertamina bisa melakukan hal yang sama. Ini kebutuhan daerah jadi harus dipertimbangkan,” katanya.(69)
Komentar