METRO, Manado- Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Utara mencatat nilai APBN tahun 2022 mencapai Rp 12,33 Triliun. Dari angka tersebut, baru sekitar Rp 468,7 Miliar atau 5,28% yang terealisasi sampai dengan tanggal 7 Februari 2022.
“Di awal triwulan realisasinya cenderung lambat. Dalam kondisi keterbatasan fiskal, pemerintah tetap berusaha memenuhi permintaan dana untuk pembangunan daerah, namun sayangnya dana yang diminta itu tidak direalisasikan dengan maksimal,” ujar Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kumumawardani, kepada awak media di Manado, Rabu (9/2) siang.
Ratih mengimbau kepada instansi dan masyarakat untuk mempercepat realisasi. Karena kata dia, jika realisasi tinggi di akhir tahun maka dampak ekonomi ke masyarakat berkurang. “Selain itu, jika pekerjaan dilakukan terburu-buru, maka dari sisi tranparasi dan akuntabilitas tidak sebagus jika pekerjaan dilakukan dengan terencana,” kata Ratih.
Ia mendorong para satuan kerja (satker) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan realisasi belanja pemerintah pusat pada masing-masing satker sebesar 15,54% dengan rincian belanja pegawai 20%, belanja barang 15%, belanja modal 10%, dan belanja bantuan sosial 25%.
“Hal ini ditujukan dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” terang Ratih.
Dari data pada Kanwil DJPb Sulut, diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 telah mencapai Rp. 468,7 Miliar atau sebesar 5,28% dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022, dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp. 4,6 Miliar atau sebesar 0,13% dari alokasi Belanja Transfer ke Daerah tahun 2021.
Realisasi penyerapan anggaran tersebut disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan rincian sebagai berikut:
(1) KPPN Manado dengan jumlah penyaluran belanja sebesar Rp. 371 Miliar dari total pagu Rp. 8,53 Triliun;
(2) KPPN Tahuna dengan jumlah penyaluran belanja sebesar Rp. 23 Miliar dari total pagu Rp. 969 Miliar;
(3) KPPN Kotamobagu dengan jumlah penyaluran belanja sebesar Rp. 36 Miliar dari total pagu Rp. 1,58 Triliun;
(4) KPPN Bitung dengan jumlah penyaluran belanja sebesar Rp. 42 Miliar dari total pagu Rp. 1,36 Triliun.
Realisasi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp. 468,7 Miliar dari total pagu sebesar Rp. 8,87 Triliun atau 5,28%, terdiri dari 4 jenis belanja yaitu:
(1) Belanja pegawai dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 337,6 Miliar dari total pagu sebesar Rp. 3,19 Triliun (10,59%);
(2) Belanja Barang dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 44 Miliar dari total pagu sebesar Rp. 3,38 Triliun (1,3%);
(3) Belanja Modal dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 87,16 Miliar dari total pagu sebesar Rp. 2,28 Triliun (3,82%);
(4) Belanja Bantuan Sosial belum ada realisasi dari total pagu sebesar Rp. 21,54 Miliar (0%)
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp. 4,63 Milair dari total pagu sebesar Rp. 3,47 Triliun atau 0,13% terdiri dari 3 jenis belanja yaitu:
(1) Dana Alokasi Fisik belum ada realisasi dari total pagu sebesar Rp. 1,48 Triliun (0%);
(2) Dana Alokasi Non Fisik belum ada realisasi dari total pagu sebesar Rp. 577,08 Miliar (0%),
(3) Dana Desa dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 4,63 Miliar dari total pagu sebesar Rp. 1,09 Triliun (0,42%).
“Dana ini diharapkan segera teralisasi karena hingga kini kontribusi dari belanja pemerintah itu sangat signifikan dalam menunjang pemulihan ekonomi. Kami juga mengingatkan agar realisasi ini dibarengi dengan tranparasi dan akuntabilitas,” pungkas Ratih.(71)
Komentar