Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan lewat video conference
METRO, Sitaro- Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) meraih peringkat pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2020 se-Provinsi Sulawesi Utara. Capaian itu diumumkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung Selasa (28/04) pagi tadi melalui layanan video conference.
Dalam penilaian PPD, Kabupaten Kepulauan Sitaro berhasil menyingkirkan dua pesaingnya, yakni Kabupaten Bolmong Utara yang menduduki peringkat kedua dan Kabupaten Minahasa pada urutan ketiga. Atas raihan tersebut, daerah berjuluk negeri 47 pulau itu masuk nominasi 15 besar penilaian PPD kabupaten tingkat nasional.
Bupati Kepulauan Sitaro Evangelian Sasingen menjelaskan, PPD merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Ini dimaksudkan untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan dokumen perencanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan daerah,” kata Sasingen.
Ia pun menyatakan rasa syukur dan bangga atas capaian ini. Dimana Sitaro sebagai daerah kepulauan bisa tampil menjadi yang terbaik mewakili Provinsi Sulawesi Utara di tingkat nasional.
“Sangat berterima kasih, Sitaro kali ini bisa lolos juara satu di tingkat provinsi dan sekarang dalam proses penilaian di tingkat nasional. Kita berdoa bersama, semoga dengan kerja keras kita, Sitaro bisa menjadi yang terbaik. Sangat bangga, kita daerah kepulauan bisa tampil mewakili provinsi di tingkat nasional,” ungkap Sasingen.
Disentil soal usulan pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi dalam kaitan perencanaan pembangunan tahun 2021 mendatang, bupati menyebut beberapa poin diantaranya pembangunan infrastruktur di wilayah Tagulandang dan Makalehi.
“Kalau dari kita (pemerintah daerah) ada Talud di Tagulandang, terus ada RTLH, di Makalehi juga ada. Usulan dibatasi hanya enam poin,” urai bupati.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sitaro Agus Poputra melalui Sekretaris Bappelitbangda, Ronal Pakaya menjelaskan sejumlah indikator yang menjadi penilaian PPD seperti dokumen tahap perencanaan, dokukemn RKPD hingga persentase pihak Bappelitbangda.
“Seterusnya dilakukan penilaian lapangan oleh tim teknis guna mensinkronkan antara dokumen yang disajikan dengan kondisi di lapangan. Penilaian juga dilakukan terhadap inovasi pemerintah daerah,” terang Pakaya. (86)
