METRO, Boltim- Keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tidak hanya dialami Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Akan tetapi berdampak secara nasional kepada semua ASN Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.
Hal ini dikatakan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolah Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Boltim Wulan Ticoalu,SE ketika ditemui METRO dikantornya, Selasa (01/03) kemarin. Pasalnya, TKD ASN masih dalam proses kajian dan verifikasi dari pihak Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Alasan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) belum bisa melakukan pembayaran.
“Aturan baru tentang TKD ASN sebelum direalisasikan harus melalui proses verifikasi dan persetujuan Kemendagri RI,” jelas Wulan. Dia pun mengakui anggaran TKD sudah tersedia di kas daerah. Namun hingga kini Pemda masih menunggu pemberitahuan atau persetujuan Kemendagri RI. Sebab itu, Wulan mengharapkan kepada ASN khususnya dilingkup Pemkab Boltim tetap bersabar.
“Tidak perlu khawatir, TKD bulan Januari hingga Febuari pasti dibayarkan. Tetap fokus saja pada pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Setelah ada persetujuan Kemendagri sudah tentu TKD akan berproses,” tambahnya. Sebelumnya ditempat terpisah, beberapa pejabat bersama staf ASN di Pemkab Boltim saat bersua dengan METRO kemarin, mereka mengeluhkan soal TKD, karena sudah dua bulan belum dibayarkan.(40)
Komentar