METRO, Bitung- Perusahaan Daerah (PD) Bangun Bitung menghentikan sementara operasional Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tude. Keputusan itu diambil sesuai rekomendasi dari Kementerian Perhubungan dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
Demikian terungkap dalam konferensi pers yang diadakan pimpinan PD Bangun Bitung, Jumat (09/07) pekan lalu. Konferensi pers itu dipimpin langsung trio direksi perusahaan plat merah tersebut, yakni Direktur Utama Rizal Lumombo, Direktur Umum dan Keuangan Grace Watung, serta Direktur Operasional dan Perencanaan Yohan Mangempis.
Dijelaskan ketiganya, penghentian operasional KMP Tude dimulai sejak Kamis (08/07) lalu.
“Tidak berlayar lagi sejak Hari Kamis tanggal 8 Juli. Tapi sampai kapan ini akan berlangsung, kita belum dapat memastikan,” terang Rizal yang diiyakan dua rekannya.
KMP Tude yang sehari-hari melayani pelayaran ke Pulau Lembeh saat ini tengah naik dok. Perbaikan terhadap kondisi kapal akan dilakukan agar kapal tersebut layak untuk berlayar.
Rizal pun menerangkan kronologis keputusan tersebut harus diambil. Awalnya kata dia, mereka dipanggil rapat oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Rapat itu berlangsung pada Rabu (07/07) lalu di Manado. Rupanya, rapat tersebut sekaligus mengevaluasi operasional KMP Tude yang notabene hasil hibah dari Kementerian Perhubungan.
“Dalam evaluasi itu ada dua unsur yang dibahas, yaitu administrasi dan teknis. Saat itu juga kami diberitahu bahwa KMP Tude tidak memenuhi kedua unsur tersebut. Nah, karena alasan itulah kami diminta untuk menghentikan operasional KMP Tude,” ungkap Rizal.
Mirisnya, kondisi tersebut ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2017 lalu. Tak cuma dari Kementerian Perhubungan, rekomendasi dari Biro Klasifikasi Indonesia juga menyatakan begitu.
“Jadi sebenarnya dari tahun 2017 sudah disampaikan. BKI menyatakan kapal ini tidak layak berlayar. Tapi karena itu urusan pimpinan yang lama, kami tidak tahu alasan mereka mengabaikan hal itu. Yang jelas dari sisi administrasi ada belasan dokumen yang tidak terpenuhi, diantaranya sertifikat perkapalan dan pelayaran, dan dari sisi teknis ada beberapa perlengkapan yang tidak sesuai standar, seperti sekoci, tabung damkar dan beberapa alat keselamatan,” bebernya.
Di sisi lain, penghentian sementara operasional KMP Tude berdampak terhadap seluruh kru. 14 kru terpaksa harus menjalani sign off dari aktivitas mereka. Keputusan itu ditempuh berdasarkan ketentuan yang berlaku di dunia pelayaran.
Kendati demikian, dampak yang paling dipikirkan PD Bangun Bitung bukan hal tersebut. Terganggunya pelayanan kepada masyarakat yang sehari-hari menggunakan jasa KMP Tude jadi hal krusial.
“Yang paling mengganggu pikiran kami adalah pelayanan kepada warga. Sebab dengan tidak beroperasinya KMP Tude, maka mobilitas warga yang bolak-balik Pulau Lembeh akan terganggu. Mobilitas itu berhubungan dengan kegiatan perekonomian masyarakat dan kegiatan pariwisata di Pulau Lembeh. Selain itu, pengangkutan material untuk kegiatan proyek atau pembangunan di sana juga ikut terhambat. Ini karena KMP Tude juga melayani pengangkutan barang-barang semacam itu,” terangnya.
Terkait hal ini memang sudah ada solusi yang ditawarkan. Jika terwujud, untuk sementara dua kapal feri milik daerah lain akan menggantikan pelayaran KMP Tude. Dua kapal dimaksud adalah KMP Bawal dan KMP Lokong Banua. Hanya saja, kepastian terwujudnya solusi itu harus melalui kajian terlebih dahulu. Penyesuaian terhadap jalur pelayaran perlu dilakukan sebelum solusi itu direalisasikan.
“Kalau jadi mereka akan bergantian melayani pelayaran ke Pulau Lembeh, tapi hanya berlaku empat hari dalam seminggu. Kita tunggu saja, sekarang masih berproses jadi belum ada keputusan,” tutur Rizal seraya menyebut dua kapal tersebut nantinya akan disewa oleh PD Bangun Bitung.
Sementara itu, salah satu warga Pulau Lembeh yang dimintai tanggapan terkait kondisi tersebut, Arman Pusung, tidak mempermasalahkan keputusan yang diambil PD Bangun Bitung. Namun begitu, dia berharap kehadiran kapal pengganti dapat secepatnya terealisasi.
“Itu keputusan yang sulit tapi harus diambil demi keselamatan pelayaran. Makanya kami bisa memahami hal itu. Tapi untuk kapal pengganti sebaiknya segera ada dalam waktu dekat. Itu sangat dibutuhkan warga untuk keperluan aktivitas sehari-hari,” katanya.(69)
