METRO, Tutuyan- Setelah sempat mengalami berbagai kendala pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, biaya honor dan operasional badan ad hoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan segera dibayarkan.
Kabar baik ini berhembus setelah pihak KPU dan Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Selasa (09/11).
Penandatangan NPHD ini dilakukan Ketua KPU Boltim, Jamal Rahman dan Bupati Sam Sachrul Mamonto yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Boltim, Hendra Tangel, bertempat di Ruangan Bagian Hukum Setda Boltim.
Ketua KPU Boltim, Jamal Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya sudah merasa lega setelah pengajuan dana hibah sebesar Rp 1,3 Miliyar lebih dari Pemkab ini disetujui.
“Tentu dengan adanya penandatangan NPHD ini kami merasa lega karena hal ini tentunya akan melunasi tanggung jawab kami terhadap penyelenggara badan ad hoc yang bertugas di Pilkada 2020,” ujar Jamal.
Jamal juga menambahkan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Pemda Boltim atas terlaksananya penandatangan NPHD ini.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemda Boltim atas terlaksananya penandatanganan NPHD ini, khususnya bupati, Sam Sachrul Mamonto yang sudah nenyetujui penganggaran dana hibah ini di APBD-P 2021 setelah sebelumnya di APBD induk Kabupaten Boltim sempat terkendala dengan minimnya anggaran yang ada,” ucapnya.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol, Hendra Tangel mengatakan bahwa proses pencairan dana hibah ini sudah akan bisa dilakukan dengan melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
“Setelah penandatanganan NPHD, selanjutnya proses pencairan akan bisa langsung dilakukan dan tidak memakan waktu yang lama apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi, dan untuk proses penyaluran seluruhnya sudah kewenangan pihak KPU Boltim,” ujarnya.(kg)
Komentar