Denny Sompie.
METRO, Airmadidi – Kabupaten Minahasa Utara ternyata belum memaksimalkan pengelolaan anggaran untuk mensejahterakan masyarakat. Buktinya untuk anggaran 2018 kurang lebih Rp 1 triliun ternyata masih terdapatsisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 72 miliar.
Belum maksimalnya pemanfaatan anggaran APBD 2018 ini menjadi sorotan
anggota DPRD Minut Denny Sompie SE. “Kami menyayangkan dari anggaran
2018 ternyata ada SILPA Rp 72 miliar yang sebenarnya kalau pengelolaannya d bisa lebih menyejahterakan masyarakat,”
tukas Sompie.
Dipaparkannya SILPA Rp 72 miliar itu terdiri dari belanja operasional Rp 28 miliar, belanja modal Rp 32 miliar, belanja tak terduga Rp 350 juta, dana transfer transfer diantaranya bagi hasil pajak Rp 600 juta.
Lanjutnya SILPA terbanyak dipasok oleh Dinas Prasarana Umum (PU) diantaranya proyek jalan Sampiri sebesar Rp 11 miliar yang tendernya bermasalah, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu proyek jembatan Kuwil yang terbengkalai dari anggaran Rp 19 miliar
menyisahkan anggaran sekitar Rp 12 miliar. Kemudian dari proyek Dinas
Pariwisata berupa pondok wisata di Pantai Pall yang tidak tuntas,
serta Dinas Kesehatan yaitu proyek di RSUD Maria Walanda Maramis.
“Dari 2018 untuk Minut sebesar Rp 144 miliar tetapi hanya 131 yang ditransfer dari pusat karena keterlambatan memasukan laporan. Selain itu ada bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 1,9 miliar yang kami tidak jelas penerimanya,” papar politisi PKPI tersebut.
Lebih lanjut diungkapkannya pengelolaan anggaran harusnya sesuai dengan perencanaan berdasarkan aturan. “Makanya harus dicermati dan dikaji mengapa anggaran tidak terserap dan apa jalan keluarnya sesuai aturan. Kalau ada anggaran yang cukup besar tidak terserap, berarti kinerja pemerintah patut dipertnyakan. Kasihan masyarakat yang sudah menunggu sekian lama,” jelas Sompie. Ditambahkannya kalau LKPJ 2018 sudah diperdakan baru SILPA itu bisa digunakan kembali. Rencana
menurut Sompie paripurna LKPJ akan dilaksankan Senin (24/06/2019).(RAR)
