Dinilai masih kurang, DLH minta penambahan armada baru
METRO, Bitung- Masalah persampahan jadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Penumpukan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Bitung jadi penyebab. Padahal alokasi anggaran untuk urusan itu terbilang cukup besar, yakni belasan miliar rupiah.
“Untuk tahun ini Rp14 miliar lebih,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Bitung, Sadat Minabari, Rabu (06/01) kemarin.
Sadat menyampaikan hal itu usai rapat kerja bersama Komisi III DPRD Bitung. Ia diundang rapat untuk mengevaluasi pengelolaan sampah sepanjang tahun 2020, sekaligus proyeksi kinerja untuk tahun berjalan ini.
Birokrat berdarah Arab ini mengakui angka Rp14 miliar terbilang besar. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kebutuhan riil angka itu tidak sesuai. Ia menyebut ada defisit antara ketersediaan anggaran dan kebutuhan pengelolaan sampah.
“Tahun ini hampir sama dengan tahun lalu. Tapi kalau dibandingkan dengan anggaran beberapa tahun sebelumnya, khususnya 2015 sampai 2019, ini jelas turun. Tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada,” ungkapnya.
Sadat pun membeber kebutuhan anggaran untuk urusan persampahan. Selain membayar honor untuk para buruh pengangkut sampah, pengadaan dan pemeliharaan armada serta fasilitas pendukung jadi kegiatan utama.
“Kita akui situasi sekarang lagi pandemi. Makanya sebagian dari anggaran kita dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dan akibat dari itu kegiatan pengelolaan sampah jadi terganggu. Honor buruh dan pemeliharaan armada terpangkas sehingga sampah terlambat diangkat. Itu situasi yang terjadi sekarang ini,” paparnya.
Sadat mengakui jika hal tersebut sudah disampaikan dalam rapat bersama Komisi III. Ia mengutarakan semua yang menjadi kendala dalam mengurusi persampahan. Dan dalam penilaian dia Komisi III memberi respon positif terhadap kondisi itu.
“Tadi sudah disampaikan dan mereka (Komisi III,red) bisa memaklumi. Malah kita akan dibantu agar penumpukan sampah yang sempat terjadi tidak terulang lagi,” katanya.
Vivy Ganap selaku Ketua Komisi III DPRD Bitung membenarkan perihal itu. Ia pun mengaku senang mendapat penjelasan lengkap terkait persoalan yang jadi sorotan.
“Rapat ini diadakan memang untuk itu. Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat sehingga harus ditindaklanjuti. Dan sekarang kami sudah dapat gambaran untuk membantu mengatasi penumpukan sampah,” ucapnya.
Vivy mengakui Rp14 miliar untuk penanganan sampah masih kurang. Karena itu pihaknya menyetujui usulan Dinas Lingkungan Hidup untuk menambah anggaran. Namun begitu, penambahan dimaksud hanya difokuskan pada satu kegiatan, yakni pengadaan armada baru pengangkut sampah.
“Tadi disampaikan seperti itu, yang kurang hanya armada pengangkut saja. Untuk petugas dan lain-lain masih sesuai kebutuhan. Dan sesuai pembicaraan tadi truk pengangkut sampah perlu ditambah 11 unit,” sebut politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain menyetujui usulan penambahan anggaran, Komisi III juga menyampaikan beberapa masukan terkait penanganan sampah. Salah satu yang dianggap penting adalah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan jajaran pemerintah yang lain. Komisi III meminta instansi itu bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam mencegah penumpukan sampah.(69)
