METRO, Manado- Adanya teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap Sulut akibat rendahnya penyerapan anggaran penanganan pandemi COVID-19, menjadi sorotan banyak pihak. Termasuk dari lembaga DPRD Sulut.
Wakil Ketua DPRD, Billy Lombok SH menyorot kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes). Ia meminta agar kinerja Kepala Dinkes, dr Debby Kalalo untuk dievaluasi.
Apalagi kata dia, sebelumnya ia pernah angkat bicara soal ini tapi tak diacuhkan.
“Berarti memang sudah perlu Menteri langsung yang menegur,” ujar Lombok, Selasa (20/7/2021).
Perihal saran yang dimaksudkannya, Lombok mengaku sejak awal virus Covid-19 masuk ke Sulut, dirinya menyarankan dibangun laboratorium virus yang memadai.
“Waktu itu saran saya dijawab dengan tidak perlu dan tidak ada anggaran. Padahal keselamatan rakyat yang utama, dana emergency kan ada, akhirnya Sulut harus menunggu berminggu-minggu hasil dari Jakarta. Di sisi lain ada alur masuk kunjungan yang sangat tinggi dari luar negeri waktu itu,” terang Lombok.
Ditambahkan Sekretaris DPD Demokrat Sulut ini, yang terbaru soal tenaga kesehatan (Nakes).
“Padahal sense of crisis itu harus nampak. Benar bahwa pandemi ini global, tapi komitmen kita kan sama, dari segi penganggaran, regulasi refocusing memang ke arah sana. Ingat loh, ada tanggung jawab alokasi yang dipindahkan dari kebutuhan masyarakat yang lain ke dinas kesehatan,” katanya panjang.
Ia menambahkan, kalau anggaran ada, Nakes yang menjadi ujung tombak penanganan tidak mendapat haknya hanya dituntut kewajiban, adalah hal yang sangat tidak masuk akal.
“Dalam pandemi ini, lanjutnya, tidak ada yang ingin berpolitik,” tukasnya.(37)
