METRO, Bitung- Pemkot Bitung menggelar sosialisasi tentang penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Innovative Government Award Tahun 2021. Sosialisasi tersebut diadakan secara virtual pada Senin (09/08) kemarin.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti seluruh pejabat Pemkot Bitung. Pembukaannya dipimpin Walikota Maurits Mantiri dan Wakil Walikota Hengky Honandar, yang didampingi Ketua TP-PKK Bitung Rita Mantiri-Tangkudung.
Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dan pemberian Innovative Government Award (IGA) merupakan program yang diluncurkan Kementerian Dalam Negeri. Program ini bertujuan memacu setiap daerah untuk berlomba-lomba menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan pemerintahan, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap masyarakat.
Walikota dalam arahannya menyampaikan hal serupa. Ia meminta seluruh jajaran di Pemkot Bitung, baik itu pejabat maupun staf, punya kemampuan dan kemauan berinovasi dalam menjalankan tugas yang melekat.
“Jiwa inovatif itu harus dimiliki setiap insan di pemerintahan. Kita jangan terlalu kaku dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Harus ada terobosan supaya pelayanan jadi lebih optimal,” pintanya.
Namun begitu, Walikota mengingatkan agar perilaku inovatif tidak dilakukan asal-asalan. Aturan yang ada harus tetap dipedomani supaya tidak berujung pada pelanggaran hukum.
Ia pun memberikan contoh inovasi dalam tugas pemerintahan. Contoh yang diambil menyangkut pemanfaatan anggaran untuk kepentingan umum.
“Misalnya begini, di tahun-tahun sebelumnya anggaran tidak terserap dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Nah, untuk mengatasi itu maka di tahun berikut kita harus berinovasi dengan menyusun kebijakan yang lebih baik. Kita susun dulu skala prioritasnya sesuai dengan kondisi di masyarakat, sehingga ketika masuk ke pemanfaatan anggarannya bisa terserap maksimal. Yang penting itu tadi, harus berpedoman pada aturan main yang berlaku,” paparnya.
Walikota sendiri tak berharap Pemkot Bitung bisa meraih IGA 2021 dalam penilaian IID. Ia menganggap esensi dari program itu bukan terletak pada pencapaian penghargaan, melainkan pada terwujudnya pemerintahan yang profesional dalam memenuhi kebutuhan publik. Ia menganggap penghargaan hanya sekedar bonus, tapi profesionalisme pemerintahan adalah keharusan.(69)
