KORANMETRO.COM- Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara (KPU Sulut) berupaya mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang inklusif dan kolaboratif.
Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon, menerangkan Pilkada dilaksanakan secara inklusif dan demokratis untuk memberikan hak-hak yang sama kepada warga negara yang telah berhak memilih tanpa terkecuali.
“KPU tidak bisa menggelar Pilkada ini sendiri sehingga perlu berkolaborasi dengan komponen masyarakat,” ujar Tinangon, dalam kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Kamis (22/11/2024).
Menurut Tinangon, pihaknya saat ini gencar melakukan sosialisasi ke elemen masyarakat antara lain LSM, komunitas keagamaan, mahasiswa dan komunitas pers.
“Harapannya melalui sosialisasi-sosialisasi yang digela partisipasi masyarakat akan semakin tinggi sehingga prinsip-prinsip Pilkada yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, benar-benar terlaksana,” jelas Tinangon
Ia mengatakan, ketika prinsip-prinsip Pilkada terlaksana dengan baik, maka itu menjadi indikator Pilkada yang demokratis, yang terlaksana sesuai asas Luber dan Jurdil. “Sehingga peran elemen masyarakat akan semakin optimal untuk mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 ini,” ungkapnya.
Kata Tinangon, Pilkada 2024 menjadi Pilkada serentak terbesar sejak republik ini melaksanakan Pilkada yang dilaksanakan di semua daerah.
“Pemilihan secara nasional ini mewajibkan semua daerah untuk memilih pemimpinnya. Dan kita bukan hanya menjadi saksi sejarah, tapi juga menjadi pelaku sejarah bahwa di tahun 2024 Indonesia menggelar Pilkada serentak terbesar,” ungkapnya.(ian)
