KORANMETRO.COM – Puluhan dari 238 guru honorer yang tak terakomodir dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 dan 2 mendatangi DPRD Kabupaten Minahasa Utara untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I bersama Pemkab Minut, Senin (04/08/2025).
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi I Estrella Tacoh, para guru honorer tersebut mempertanyakan nasib mereka yang dirumahkan setelah pengumuman hasil seleksi PPPK. Mereka mengungkapkan sudah bekerja sekian lama, tetapi tidak terakomodir PPPK.
Anggota Komsisi I DPRD Minut, Stendy Stentje Rondonuwu, menegaskan bahwa hasil RDP menunjukkan bahwa tenaga honorer guru yang tidak terakomodir dalam PPPK memerlukan lapangan pekerjaan. Di sisi lain dan merupakan kenyataan sesuai data Dinas Pendidikan bahwa, sekolah-sekolah di Kabupaten Minut masih kekurangan guru, sehingga tenaga mereka sangat dibutuhkan. Untuk itu menurut Rondonuwu, Komisi I akan mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan untuk mem-follow up masalah ini ke pemerintah pusat melalui Kementerian terkait guna mencari solusi.
“Komisi I akan berkonsultasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan terkait anggaran gaji PPPK. Kami juga akan mendorong agar THL Guru dikhususkan bagi daerah yang masih membutuhkan tenaga guru,” tegas Rondonuwu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Minut, Aldrin Posumah, mengakui Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara masih membutuhkan guru, terutama di daerah kepulauan. Menurut Kadis 238 guru yang tersisa itu dijamin tidak terhapus dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Kami berharap ada kebijakan lain yang dapat membantu tenaga honorer guru yang tersisa,” ujarnya. “Pemkab dan DPRD akan memperjuangkan terkait honor gaji melalui dana BOS. Kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan menanyakan langsung ke Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kementerian Pendidikan untuk mencari solusi,” tutur Posumah.(RAR)
