KORANMETRO.COM- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), mencatat realisasi belanja negara pada APBN regional Sulawesi Utara (Sulut), sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025, mencapai Rp17.314,01 miliar, atau terealisasi 75,51 persen dari alokasi anggaran.
Komponen belanja negara terdiri dari belanja satuan kerja kementerian/lembaga (K/L) yang ada di Sulut sebesar Rp6.022,42 miliar, dan dana transfer ke daerah (TKD) Rp11.291,60 miliar.
Belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3.089,67 miliar; belanja barang Rp2.355,39 miliar; belanja modal Rp552,59 miliar; dan belanja bantuan sosial sebesar Rp24,77 miliar.
“Belanja pegawai utamanya ditopang realisasi pada Kementerian Pertahanan dan Kemendiktisaintek yang didominasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja. Sedangkan belanja barang, terbesar berada pada Kementerian Kesehatan,” ungkap Hari Utomo, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulut, saat konferensi pers di Gedung Keuangan Negara, Manado, Jumat (28/11/2025).
Dijelaskan Hari, realisasi belanja modal bulan Oktober lebih akseleratif dibandingkan bulan September 2025 lalu dipicu terlaksananya penyelesaian fisik beberapa pekerjaan kontraktual.
“Terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum, lalu pada Kementerian Perhubungan. Belanja Bansos telah terealisasikan Rp24,77 M untuk penguatan Perlinsos di Sulut,” jelasnya.
Menurut Hari, belanja barang dan belanja modal tercatat mengalami kontraksi masing-masing sebesar -28,53 persen, dan -53,26 persen, dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.
Ia mengatakan, kontraksi realisasi pada belanja barang dan belanja modal dipicu masih berprosesnya pekerjaan-pekerjaan kontraktual khususnya pada Kementerian Perhubungan.
“Rendahnya realisasi belanja modal juga berkaitan dengan lambatnya penyelesaian pekerjaan fisik tercermin dari tingginya outstanding kontrak sebesar Rp290,75 miliar,” ungkap Hari,
Ia menambahkan, jenis TKD dengan nilai realisasi terbesar adalah DAU, sebesar Rp7.820,51 miliar. “Sedangkan DAK non fisik sebesar Rp1.256,72 miliar, dana desa terealisasi sebesar Rp914,54 miliar, dana bagi hasil Rp695,37 miliar, DAK fisik Rp517,24 miliar, dan insentif fiskal Rp87,21 miliar,” kata Hari.(ian)
