KORANMETRO.COM- Sejumlah pakar menilai keputusan pemerintah mengalihkan impor minyak dan gas (Migas) dari beberapa negara ke Amerika Serikat (AS) sudah tepat di tengah kondisi geopolitik yang memanas saat ini.
Pakar ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima), Dr. Robert R. Winerungan, mengungkapkan langkah ini krusial menyusul penutupan Selat Hormuz yang mengganggu pasokan energi dunia dari kawasan tersebut.
“Jujur kan Amerika masih boleh dikata (cadangan migas) memang sudah agak menurun, tapi paling tidak masih didominasi, ekonomi masih didominasi oleh Amerika. Termasuk sumber daya alam, sumber daya semuanya masih ada di sana,” ujar Robert dalam diskusi bertema Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana, di Manado, Sulawesi Utara, pada Rabu (4/3/2026).
Kata Robert, penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan minyak dunia, berpotensi memicu kenaikan harga global dan biaya logistik yang lebih tinggi bagi negara-negara importir.
“Jika saat ini Indonesia masih mengandalkan pasokan migas dari Timur Tengah, maka kenaikan harga BBM pasti terjadi akibat kelangkaan,” ungkapnya.
Pakar energi Unima, Reynaldo Saliki, mengatakan pengalihan impor migas ke Amerika Serikat membawa manfaat jangka panjang.
“Salah satunya adalah diversifikasi sumber Impor yang mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah saja. Ada diversifikasi sumber, sehingga kita tidak hanya bergantung pada satu wilayah saja,” ungkap Reynaldo.
Ia menekankan, di tengah konflik geopolitik, program swasembada energi justru menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas pasokan domestik dan menjawab kebutuhan dalam negeri.
“Dalam situasi konflik geopolitik seperti sekarang, harga minyak tidak stabil, ada transisi energi, dan juga ketergantungan impor, program swasembada energi justru menjadi semakin penting,” ucap Reynaldo.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Anggela Adam, menilai bahwa kebijakan pengalihan impor ke AS merupakan strategi tepat Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan membandingkannya terhadap ketergantungan BBM lama pada Singapura yang dinilai lebih merugikan.
“Sebenarnya kita itu rugi besar karena kita mengandalkan Singapura. Bertahun-tahun ke Singapura. Padahal Singapura itu bukan ada sumber daya alamnya, bukan ada minyaknya. Mereka juga impor ke negara lain dan mereka up harganya dari industri. Nah itu sebenarnya jauh lebih rugi biayanya daripada kita ke Amerika Serikat,” papar Anggela yang juga Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit).
Ia menambahkan bahwa swasembada energi bukan sekadar wacana, melainkan program prioritas terencana dalam Asta Cita yang sudah terbukti sukses pada swasembada pangan dan kini diperkuat dengan pembangunan kilang Balikpapan serta rencana cadangan energi hingga 90 hari.
“Nah, jadi sekali lagi swasembada energi itu bukan lagi wacana ya, karena sudah terencana. Hanya memang implementasinya yang harus ada pemetaan, harus bertahap,” tegasnya.
Menurut dia, dorongan swasembada energi saat ini relevan dengan situasi global yang tidak menentu dan menjadi bagian dari agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Iya, swasembada energi adalah salah satu dari delapan Asta Cita Pak Prabowo,” katanya.(brs)
