KORANMETRO.COM- Kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo posisi 31 Desember 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan terjaga di hampir seluruh sektor.
Sektor perbankan, industri pasar modal, jumlah pembiayaan multifinance, dana pensiun, rata-rata tumbuh positif.
Di sektor perbankan, kedua provinsi mencatat kenaikan pada aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit.
Aset perbankan di Sulut mencatat peningkatan 8,65 persen; DPK 10,87 persen; kredit 6,14 persen. Sedangkan perbankan di Gorontalo membukukan aset 5,87 persen; DPK 5,60 persen; kredit 3,19 persen.
Risiko kredit (NPL) di kedua wilayah terjaga dengan baik di bawah batas aman (Sulut 2,77%; Gorontalo 3,60%).
Peningkatan tajam industri pasar modal, terlihat pada jumlah investor (SID) posisi November 2025 secara year on year (YoY) di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo masing-masing sebesar 26,97 persen dan 31,85 persen serta pertumbuhan nilai transaksi saham di kedua provinsi masing-masing 141,90 persen dan 213,26 persen.
Sementara itu, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan multifinance di Sulutgo meningkat 7,32 persen secara year on year, dengan rincian di Sulut 6,47 persen, sedangkan di Gorontalo 10,02 persen dengan tingkat risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yang cukup rendah di bawah 5 persen untuk masing-masing Provinsi Sulut dan Gorontalo yaitu sebesar 2,98 persen dan 2,31 persen.
Sektor dana pensiun menunjukkan pertumbuhan yang tercermin dari peningkatan aset sebesar 4,57 persen dan Investasi sebesar 5,18 persen.
Adapun sektor yang mengalami perlambatan atau penurunan adalah asuransi jiwa, asuransi umum dan modal ventura, ditandai dengan penurunan premi dan penyaluran pembiayaan.
Kepala OJK Sulutgo, Robert Sianipar, menjelaskan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, selama tahun 2025 sampai dengan Desember 2025, Kantor OJK SulutGo telah menyelenggarakan 105 kegiatan edukasi kepada 699.663 peserta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk Maluku Utara.
“Sasaran prioritasnya yakni pelajar dan mahasiswa, perempuan, UMKM, petani/nelayan, penyandang disabilitas, karyawan, komunitas, profesi, masyarakat 3T dan pekerja migran beserta keluarganya,” ungkap Robert.(ian)
