METRO, Bitung- Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung berkomitmen melaksanakan intruksi Presiden no 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Komitmen ini dibuktikan lewat penandatanganan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada 25.000 pekerja informal rentan secara bertahap di tahun 2021.
“Perlindungan ini dinamakan program Berkat. Sesuai dengan misi kami,” ujar Walikota Bitung, Maurits Mantiri, pada Rabu (21/4).
Maurits berharap dengan program perlindungan jaminan sosial, masyarakat pekerja informal di Bitung dapat tersenyum karena merasakan keamanan saat bekerja.
“Ini juga merupakan bukti kehadiran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan di wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, Tri Aris Wibowo mengatakan, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan sejak tahun 2019.
“Dengan adanya PP No 27 tahun 2021, pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah operasional Pelabuhan Bitung akan lebih disempurnakan,” ungkap Wibowo.
Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan, Hadi Purnomo mengungkapkan bahwa Pemkot Bitung menjadi yang pertama di Indonesia yang melaksanakan intruksi presiden 2 Tahun 2021, terkait perlindungan bagi pekerja informal.
“Diharapkan dengan program Berkat ini, rencana Pemkot Bitung untuk melaksanakan universal coverage masyarakat pekerja dapat segera terealisasi,” kata Hadi.
Di tempat yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, Hendrayanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota, yang sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita juga akan selalu support dan membantu Pemkot Bitung untuk mencapai universal coverage,” ujar Hendrayanto.(71)
