METRO, Bitung- Pemkot Bitung menjadi tuan rumah rapat evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (EPRA) se-Provinsi Sulut. Rapat itu diadakan Kamis (21/10) kemarin di Fave Hotel yang berlokasi di Kecamatan Maesa.
Peserta rapat ini adalah utusan pemerintah kabupaten/kota di Sulut serta pemerintah provinsi. Mereka melakukan rapat secara bersama untuk mengoordinasikan realisasi anggaran di masing-masing kabupaten/kota.
Walikota Bitung Maurits Mantiri ketika membuka kegiatan dimaksud mengaku bangga. Ia senang Bitung dipercayakan menjadi tuan rumah kegiatan semacam ini.
“Ini sebuah kebanggaan bagi kami bisa menjamu bapak-bapak dan ibu-ibu dari kabupaten/kota di seluruh wilayah Sulut. Bagi kami ini kepercayaan yang besar sehingga harus dijawab dengan baik,” katanya.
Maurits pun berharap rapat koordinasi ini bisa menghasilkan poin strategis untuk semua daerah menyangkut realisasi anggaran. Poin dimaksud berupa langkah jitu menyangkut pemanfaatan anggaran guna kepentingan pembangunan daerah masing-masing.
Menariknya, dalam kesempatan tersebut ia tak malu mengungkap realisasi anggaran di Pemkot Bitung yang masih terbilang rendah. Ia sampai menganalogikan realisasi itu dengan nilai raport yang berwarna merah.
“Bitung masih merah, masih jauh dari target,” ucapnya.
Meski demikian, setelah itu ia menjelaskan alasan mengapa masih rendahnya realisasi anggaran di Pemkot Bitung.
“Tapi itu karena data yang dipakai masih yang lama. Itu sebelum pengesahan APBD Perubahan. Jadi kalau yang dipakai data sekarang, realisasinya sudah bagus,” ujar yang bersangkutan.
Rapat koordinasi ini dipimpin Asisten II Setda Sulut Praseno Hadi. Ia ditemani Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sulut, Ratih Kusumawardani, serta Kepala Biro Pembangunan Setda Sulut Abdulah Mokoginta.
Praseno Hadi dalam penyampaiannya membeber betapa urgennya rapat EPRA. Menurut dia, lewat EPRA sebuah pemerintahan bisa mengukur pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam tahun berjalan, untuk kemudian dicarikan jalan keluar ketika ada kendala.
“Karena realisasi anggaran erat kaitannya dengan realisasi program kerja yang di dalamnya ada kegiatan pembangunan daerah. Kalau realisasinya rendah, itu bisa jadi indikasi kegiatan pembangunan belum jalan maksimal,” ucapnya.(69)
