METRO, Manado- Keluhan terhadap langkanya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Sulawesi Utara terus berdatangan. Para wakil rakyat kita di DPRD Sulut terus angkat bicara menyorot lantang antrian kendaraan di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di daerah ini yang kian panjang.
Salah satunya adalah Julius Jems Tuuk. Legislator daerah pemilihan Bolmong Raya itu menuding PT Pertamina Manado dan Hiswana Migas telah melakukan pembohongan besar kepada Pemerintah Provinsi dan Gubernur Olly Dondokambey serta DPRD Sulut.
Legislator Sulut Julius Jems Tuuk menuding pihak Pertamina Area Manado telah melakukan pembohongan besar kepada Gubernur dan DPRD. Karena pada hearing Komisi gabungan (Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan, dan Komisi III bidang Pembanguna) pada 19 Oktober 2021 lalu, mereka berjanji tidak akan ada lagi antrian solar.
“Beri kami waktu tujuh hari ke depan kami jamin tidak ada antrian panjang di SPBU, asalkan DPRD membantu untuk mendapatkan penambahan kuota dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” ucap Sales Area Manager Pertamina Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo), Tito Rivanto saat itu.
Menurut Tuuk, janji pihak Pertamina Manado itu hanya bertahan satu minggu, dan kemudian terjadi antrian solar kembali, hingga banyak menimbulkan kemacetan,” ucap Tuuk pada rapat paripurna penetapan ABPD 2022, Rabu (17/11/2021).
Politisi PDIP itu mengaku kuatir, dengan kemacetan di jalan-jalan utama di Sulut akan mengganggu iven Konferensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) nasional yang akan digelar di Sulut.
“Ini bisa jadi preseden buruk bagi kita semua. Dan saya bisa mengatakan pak Gubernur, bahwa Pertamina melakukan pembohongan terhadap masyarakat Sulawesi Utara, Pemerintah dan DPRD,” ucap Tuuk kesal.
Ia berharap, harusnya PT Pertamina memberikan informasi kembali ke DPRD atas janji mereka saat hearing gabungan, waktu lalu.
“Demi nama baik Pemerintah dan seluruh masyarakat Sulut sebagai tuan rumah konferensi FKUB, kiranya pak Gubernur dapat melakukan terobosan dalam satu dua hari ini kepada Pertamina pusat agar tidak terjadi penumpukan, minimal suplai solar bisa dipenuhi terlebih sebentar lagi kita merayakan Natal tahun 2021,” tambah dia.
Gubernur Olly usai rapat paripurna sendiri mengatakan bahwa masalah solar bukan hanya di Sulut, tapi merupakan masalah nasional. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyurat ke BPH Migas (Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi) untuk menambah solar di setiap SPBU yang menyalurkan solar. “Sebelumnya jatah hanya 8.000 liter dibikin 16.000 liter,” kata Olly seraya meminta dulungan doa dari masyarakat agar segera ada solusi ke depan terkait persoalan solar tersebut.(37)
