METRO, Manado- Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat memanggil hering Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Sulawesi Utara terkait program kerja tahun 2022. Banyak hal yang disorot, termasuk pengalokasian anggaran untuk pemberdayaan budaya.
Anggota Komisi IV Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mempertanyakan sejauh mana komitmen dalam rangka alokasi anggaran di bidang kebudayaan.
“Dengan anggaran 700 juta untuk kegiatan pengembangan budaya sangat kecil. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2021,” ucapnya.
Menurut politisi PSI itu, hal tersebut kontradiktif dengan komitmen Disbud untuk memecahkan tantangan saat ini.
“Bagaimana pemberdayaan komunitas budaya dalam menunjang pemberdayaan budaya. Juga bagaimana menunjang pelaku seni tapi juga bantuan untuk kelompok sanggar,” tambah MJP.
Legislator asal dapil Bitung-Minut ini pun mempertanyakan mengenai pengembangan dan pembinaan lembaga adat di Sulut.
”Ada tiga suku etnis besar di Sulut. Minahasa, Sangihe, dan Bolaang Mongondow. Dengan anggaran yang sangat kecil, apa solusi dinas dan pemerintah provinsi dalam melihat hal yang sangat prinsip dalam kebudayaan. Menurut saya masih kurang serius,” katanya
Hal lain yang menjadi sorotan MJP adalah komitmen dari Pemprov dalam rangka untuk merealisasikan apa yang menjadi target di bidang kebudayaan.
“Dinas Kebudayaan harus menyusun dan melaksanakan kegiatan pokok pikiran kebudayaan daerah. Dokumen PPKD ini menjadi acuan pemerintah untuk mendapatkan stimulus anggaran dari pemerintah pusat dan dari dokumen tersebut memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya,” kata dia lagi.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sulut Jani Lukas mengakui bahwa bahwa Disbut perlu penguatan, arahan dan motivasi. Itu sebabnya, Disbud mau mendengar apa yang menjadi arahan dari Komisi IV dan betul-betul itu yang dirinya harapkan.
“Yang pertama memang keseriusan pengolahan dan politik anggaran serta bagaimana inovasi dari kami Disbud. Saya mengakui memang anggaran yang ada di Disbut sangat terbatas, untuk itu kami mengurangi THL dari 30 orang dan kini tinggal 23 orang,” ucapnya.
Dan untuk perencanaan anggaran lanjut Lukas, bahwa sambil menunggu mekanisme anggaran yang saat ini sudah sampai ditahap penyusunan rencana awal.
“Kami saat ini mulai membangun komunikasi dengan Badan Pengelola Keuangan untuk menjelaskan persoalan yang ada, juga Bappeda dan pak Sekprov (Gammy Kawatu, red). Saya tidak mau bergerak banyak kalau tidak ada dukungan anggaran. Saat ini memang kami sedang berjuang,” tutup Lukas.(37)
