BPS Sulut Minta Warga Kooperatif Terhadap Petugas Sensus

Kepala BPS Sulut, Asim Saputra.

METRO, Manado- Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mulai melakukan sensus penduduk (SP) lanjutan (long form) di seluruh wilayah Indonesia pada Minggu (15/5) kemarin.

Pada SP lanjutan ini, BPS akan memotret data penduduk terkini di tahun 2022 dan mengumpulkan data terperinci terkait karakteristik penduduk. Ada 99 pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden saat didatangi petugas sensus.

Bacaan Lainnya

“Kita menghadapi tugas besar untuk mendata penduduk yang sementara mengalami transisi demografi fase 3, yaitu masyarakat yang cenderung individualistis dengan mobilitas yang tinggi. Ini menjadi tantangan besar bagi kami,” ujar Kepala BPS Sulawesi Utara, Asim Saputra, saat memberikan keterangan kepada awak media dalam acara Ngopi Cantik, di Resto Bumi Beringin, Selasa (18/5) sore.

Dijelaskan Asim, masa pandemi mengakibatkan terjadinya transisi demografi fase 3 pada cara hidup masyarakat. Perubahan pada cara hidup penduduk yang cenderung individualistis dan memiliki mobilitas yang tinggi.

“Tantangan-tantangan itu yang kami hadapi dengan situasi masyarakat yang kompleksitasnya cukup tinggi. Tugas kami adalah memastikan keberadaan penduduk terkait domisili. Ini yang disebut pemutakhiran data penduduk,” jelasnya.

Menurut Asim, petugas pendataan lapangan (PPL) bertugas memutahirkan 5 wilayah kerja statistik yang setara dengan 5 lingkungan. “Wilayahnya luas dan ini tidak mudah. Untuk itu kami minta masyarakat agar lebih kooperatif,” ungkapnya.

“Selama pendataan kami sering menemui warga yang cenderung individualistis, bahkan untuk bertegur sapa saja susah. Padahal manfaat sensus penduduk ini sangat bagus. Potret demografi yang diperoleh akan dipakai untuk merancang pembangunan,” kata Asim menambahkan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, menurut Asim pihaknya sudah melakukan upaya pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat, serta melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan media massa.

“Kemarin kami bertemu Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM, Pendeta Hein Arina untuk meminta dukungan. Beliau merespon dan berjanji akan memberikan imbauan kepada warga GMIM untuk membuka diri kepada petugas sensus,” terangnya.

Ia mengatakan, kendala lain yang ditemui soal pemahaman masyarakat terkait konsep kependudukan yang cenderung memilih domisili berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP). Padahal menurut Asim, konsep kependudukan mengatur perencanaan pembangunan berdasarkan eksistensi penduduk (defacto, red).

“Artinya warga yang datang di Manado walapun punya KTP daerah lain, tetap tercatat sebagai penduduk Manado. Disebut sebagai penduduk domisili. Mereka dihitung ketika kita mengalokasikan belanja pendidikan, kesehatan dan lainnya,” tutur Asim.

“Ketika mereka menolak petugas sensus, maka mereka menghilangkan haknya,” imbuhnya.

Asim berharap pemutakhiran data penduduk ini bisa rampung hingga akhir Mei, karena pendataan lengkap akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Pendataan lengkap ini akan menerapkan metode sampling. Para petugas akan mendatangi rumah warga untuk melakukan wawancara.

“Targetnya di bulan Juli data sudah mulai diolah dan di akhir tahun sudah bisa dipublikasikan,” tandasnya.(71)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan