METRO, Manado- BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado mendorong keikutsertaan pemerintah provinsi, pemerintah daerah 15 kabupaten/kota dan pelaku usaha di Paritrana Award 2020.
Tahun lalu, Kota Bitung meraih juara pertama Paritrana tingkat kabupaten/kota dan mendapat piala presiden. Penghargaan itu diberikan untuk Program Tali Kasih yang dijalankan Pemkot Bitung, berupa bantuan bagi pekerja informal untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Paritrana merupakan penghargaan Presiden RI untuk pemerintah daerah yang sudah mendukung program BPJamsostek,” ujar Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi, Maluku (Sulama), saat ditemui dalam kegiatan sosialisasi anugerah Paritrana 2020, di Hotel Mercure, Jumat (13/3) siang.
Menurut Suharto, tahun depan BPJamsostek akan mendorong salah satu kabupaten/kota di Sulut untuk masuk nominasi penerima piala Paritrana. Dia menyebut, Sulut layak meraih juara karena banyak program dari daerah ini yang menjadi contoh di daerah lain.
“Salah satu program unggulan di daerah ini adalah program perlindungan pekerja sosial keagamaan yang saat ini sudah mencapai 78 ribu orang. Program lain yaitu tali kasih di Bitung, diakonia di Minahasa dan ASN Care,” ungkap Suharto.
Kepala BPJamsostek Manado, Hendrayanto, berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di 15 kabupaten/kota bahkan perusahaan yang ada di Sulut bisa berprestasi di ajang Paritrana Award.
Di tempat yang sama, Asisten I Setdaprov Sulut, Edison Humiang, menghimbau bagi daerah-daerah yang belum memprogramkan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diprakarasi oleh pemerintah provinsi di bidang keagamaan maka penting untuk diikuti. “Bagi daerah-daerah yang belum memasukkan data pekerja keagamaan agar segera memasukkan,” kata Humiang.
Dijelaskannya, tujuan dari penganugerahan Paritrana adalah untuk membangun kesadaran pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan memperluas cakupan kepesertaan melalui dukungan pemerintah daerah, perusahaan dan seluruh stake holder.
“Disamping itu, ajang ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan fokus semua pihak dalam mengimplementasikan program jamsosnaker,” jelas Humiang.
Dia menambahkan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan besar, perusahaan menengah dan usaha kecil mikro belum sepenuhnya memahami kriteria penilaian Paritrana. “Untuk itu sosialisasi ini diharapkan dapat dipahami dan menjadi motivasi untuk lebih baik dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tukas Humiang.(71)
