METRO, Bolsel- Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi. Iskandar Kamaru, secara jor-joran, mengajukan usulan kepihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar hak politik ASN dapat di cabut, sehingga dapat bersikap netral dikala momentum Pemilihan Umum (Pemilu).
Hal itu disampaikan Bupati saat mengikuti sosialisasi penerapan manajemen kinerja, tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi dan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulut oleh KASN yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulut di Manado Senin (19/04) kemarin.“Saya menyarankan agar hak pilih ASN dicabut, ini demi menjaga netralitas pada ASN,” kata Iskandar pada sesi dialog kegiatan sosialisasi tersebut.
Iskandar juga meminta kepada pihak KASN agar adanya regulasi yang jelas dalam hal membackup ASN sehingga ada landasan aturan yang jelas dan mengikat. “Tujuannya agar ASN dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik,” pungkas Kamaru.
Sebelumnya, kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang di wakili oleh Sekprov Edwin H Silangen. Dimana dalam sambutannya Gubernur menegaskan bahwa, kegiatan ini kiranya dapat menyamakan persepsi kita tentang manajemen kinerja ASN.” Tahun 2019 Provinsi Sulut adalah salah satu Provinsi di luar Jawa yang mendapat peringkat terbaik dari KASN dan karenanya dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat membawa Sulut semakin unggul.” kata Olly dalam sambutannya yang dibacakan Sekprov Sulut.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan materi Sosialisasi yang disampaikan oleh Ketua Komisioner KASN Bidang Pengisian JPT Wilayah I, Rudiarto Sumarwono dan Asisten I KASN Jhon Feryanto. Kegiatan itu pun turut dihadiri oleh Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda) serta Kepala BKPSDM Kabupaten dan Kota yang ada di Sulut.(89)
