Demokrat Apresiasi OD-SK Soal Perda Covid
METRO, Manado- Kurang lebih tujuh tahun tak terdengar menghasilkan Peraturan Derah (Perda) inisiatif, DPRD Sulawesi Utara akhirnya memproduksi Perda dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (18/5/2021) sore kemarin. Yakni Perda tentang Fakir Miskin.
Gubernur Olly Dondokambey yang juga hadir dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD, dengan berharap di kemudian hari, DPRD akan produktif menghasilkan Perda yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Wakil ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), Melky Jakhin Pangemanan (MJP) membacakan laporan pembahasan Ranperda inisiatif dewan tersebut.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kemendagri, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Pimpinan dan anggota Komisi IV, Bapemperda, Sekretaris DPRD dan seluruh jajaran, pihak eksekutif, media dan semua pihak yang membantu pembuatan Ranperda tersebut.
“Ini adalah bentuk kerja konkrit DPRD sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam bidang legislasi,”ucap MJP.
“Diharapkan Ranperda tersebut dapat menjadi produk hukum daerah yang bisa menjawab persoalan publik dan efektif dalam penerapannya,” personel Komisi IV bidang Kesra tersebut.
Sedangkan Perda Covid-19 yang merupakan usulan eksekutif, mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Demokrat.
“Gubernur dan Wakil Gubernur adalah true gentleman. Kami berterima kasih aspirasi sudah didengar dengan mengadakan perbaikan pada Perda Covid. Bahkan team work yang dipimpin oleh Sekprop telah bekerja keras menjawab harapan rakyat,” ujar Lombok yang juga Wakil Ketua DPRD Sulut ini.
FPD mengharapkan agar protokol kesehatan lebih diperketat dan modal dasar hukum Perda ini akan semakin memperjelas .
“Fraksi Partai Demokrat ingin rakyat selamat seraya ekonomi terus bertumbuh,” tandas Lombok didampingi tiga anggota FPD Ronald Sampel, Hendry Walukow dan Ivan Lumentut.
Diketahui, Fraksi Partai Demokrat adalah paling getol memberikan masukan saat pembahasan Ranperda Covid lalu.
Mereka yang pertama kali menyampaikan masukan menganggap bahwa Perda tersebut masih perlu banyak revisi sebelum ditetapkan.(37)
