KORANMETRO.COM- Pakar politik dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD atau Pilkada secara tidak langsung memiliki keunggulan dari sisi efisiensi teknis dan potensi pengendalian biaya.
Pasalnya, kandidat tidak memerlukan kampanye yang selama ini kerap menguras biaya dan pemilihan hanya perlu dilakukan oleh perwakilan legislatif.
“Memang kalau dari segi pembiayaan di DPRD, dilakukan begitu efisien. Cuma perlu sepotong kertas satu kotak, gunting-gunting empat puluh lima pemilih, cuma itu saja biaya,” kata Liando, dalam diskusi bertajuk Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada, pada Selasa (3/3/2026).
Meski begitu, Liando bilang perubahan sistem Pilkada harus dibarengi dengan pembenahan kelembagaan partai politik. Sebab, katanya, kualitas kepala daerah dari Pilkada tak langsung akan sangat ditentukan dari kemampuan Parpol membina kadernya.
Ia mengatakan, besarnya ongkos politik dalam Pilkada langsung sangat berdampak pada kualitas kandidat yang muncul.
“Biaya kampanye, mahar politik, hingga praktik transaksional di tingkat akar rumput membuat kontestasi cenderung dikuasai figur bermodal besar yang mampu membayar biaya mahar ke Parpol,” jelas Liando.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit), Apriles Mandome, menilai reformasi sistem Pilkada dan pembenahan partai bisa dilakukan bersamaan, selama ada komitmen politik yang jelas dari para pemangku kebijakan.
“Saya kira itu bisa dilakukan sepanjang ada political ‘will’ dari pemerintah maupun dari para elit partai,” ujar Apriles.
Menurutnya, mahalnya ongkos politik dalam Pilkada tidak langsung selama ini tidak lepas dari lemahnya sistem rekrutmen internal partai. “Tanpa pembenahan tersebut, perubahan sistem tidak akan otomatis meningkatkan kualitas kepemimpinan,” ucap Apriles.
“Salah satu penyebab kenapa ongkos politik kita menjadi mahal adalah karena sistem rekrutmen di partai politik yang memang belum baik,” kata dia menambahkan.
Jika partai melakukan seleksi berbasis kapasitas dan integritas, maka katanya, Pilkada melalui DPRD justru dapat menjadi mekanisme yang lebih terukur dan terkendali dibanding kompetisi terbuka yang sarat biaya tinggi.
Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Katolik De La Salle Manado, Valentino Lumowa, mengatakan persoalan demokrasi tidak bisa dibebankan kepada masyarakat semata.
“Bukan masyarakat yang harus dipersalahkan. Yang harus dibenahi adalah kelembagaan partai politik,” ujar Lumowa.
Kata dia, demokrasi harus berjalan seiring dengan proses edukasi politik dan pembinaan kader yang konsisten.
“Sistem apa pun, termasuk Pilkada tidak langsung, akan bergantung pada kualitas institusi politik yang menjalankannya,” kata Lumowa.(brs)
