METRO, Bitung- Pembayaran lahan Stadion Duasudara kembali mencuat ke permukaan. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkot Bitung mengusulkan agar pembayaran lahan itu segera dilunasi.
Informasi dirangkum Rabu (23/02) kemarin menyebut, usulan pelunasan dimaksud mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Bitung dengan perangkat daerah mitra kerja. Rapat itu berlangsung awal pekan ini di Kantor DPRD Bitung.
Diketahui, Pemkot Bitung memang masih memiliki utang ke pemilik lahan tersebut, yakni keluarga mantan Gubernur Sulut Almarhum SH Sarundajang. Jumlah utang yang belum dibayar sebesar Rp 5 miliar lebih, karena pembayaran lahan itu memang disepakati berlangsung dua tahap.
Kepala Dispora Anita Lomban membenarkan perihal dimaksud. Meski tak bicara banyak, ia mengakui usulan itu perlu dibawa dalam pembahasan APBD Perubahan 2022.
“Iya, akan diajukan,” singkatnya.
Anita juga mengakui pelunasan pembayaran masuk dalam daftar utang Pemkot Bitung melalui instansi yang ia pimpin. Utang itu sudah berumur dua tahun karena pembayaran tahap pertama berlangsung medio 2020 lalu.
“Kita masukkan dalam daftar utang Dispora,” sebutnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Bitung, Rafika Papente, juga membenarkan adanya usulan itu. Ia mengakui usulan tersebut terungkap dalam rapat kerja baru-baru ini.
“Iya, usulan itu memang ada. Usulan itu muncul karena ada pertanyaan dari teman-teman anggota Dewan. Mereka bertanya soal kelanjutan pembayaran,” terangnya.
Rafika pun menganggap usulan itu sebuah hal yang wajar. Dispora selaku perangkat daerah terkait memang punya kewajiban menyampaikan hal tersebut. Namun begitu kata dia, usulan itu tidak serta-merta akan disetujui.
“Harus mengikuti prosedur dalam penyusunan anggaran. Jadi nanti tergantung pembahasan di Badan Anggaran ketika APBD Perubahan mulai dibahas. Apalagi setahu saya masih ada proses hukum terkait kepemilikan lahan itu. Jadi nanti akan dikroscek dulu soal proses hukum tersebut,” tuturnya.
Rafika kemudian berbicara dalam kapasitas anggota DPRD Bitung dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia mengingatkan bahwa pembayaran lahan Stadion Duasudara pernah ditentang oleh fraksinya.
“Kalau dalam kapasitas saya sebagai anggota fraksi tentu lebih jelas lagi. Fraksi kami pernah melayangkan surat untuk menangguhkan sementara pembayaran tahap dua, jadi kami sudah pasti akan bersikap kritis untuk usulan itu. Kami tidak mau salah langkah,” tandasnya.
Kendati demikian, politisi cantik ini menegaskan tidak keberatan dengan rencana pelunasan dimaksud. Sepanjang tidak ada permasalahan, pihaknya justru akan mendukung hal itu.
“Ini menyangkut uang rakyat dan jumlahnya besar. Kalau nantinya ada masalah kita juga pasti kena. Makanya kalau kita hati-hati itu hal yang wajar. Bukan semata-mata karena keberatan atau tidak setuju,” pungkasnya.(69)
